Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta menyebut pemerintah pelit dalam mengalokasikan anggaran yang langsung menyasar ke rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Sukamta menanggapi kondisi kesejateraan prajurit TNI yang masih memprihatinkan, sementara mereka harys bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan, terpencil dan terluar Indonesia.
"Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).
Sukamta mengatakan apresiasi pemerintah terhadap kinerja anggota TNI yang bertugas dalam waktu cukup lama dan meninggalkan keluarga masih kurang. Hal ini tercermin dari besaran tunjangan yang diberikan.
Baca: Politikus PKS Dorong Peningkatan Kesejahteraan Prajurit TNI
"Besaran tunjangan masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat. Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar," kata dia.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam itu menyebut tambahan anggaran agar prajurit hidup layak tergolong kecil dibandingkan dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.
Baca: Bertemu KSAD, Sandi Bahas Kesehatan dan Kesejahteraan Prajurit
Dia mencontohkan talangan utang triliunan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar hutang gara-gara salah kelola.
"Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada personal warga negera pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi," ungkapnya.
Sukamta menjelaskan pernyataan pemerintah pelit terhadap rakyat dan murah hati kepada elit bukan tanpa sebab. Hal tersebut berkaca dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa 'menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet'. Sri Mulyani mengatakan pihaknya harus bisa memastikan uang tersebut mengalir ke mana, by name, by address, by their account number.
Oleh karenanya, Sukamta berharap agar pemerintah meninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal. Untuk anggaran yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat, menurutnya lebih baik direalokasi untuk anggaran yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI.
"Ini sudah ada anggota TNI yang jelas datanya, jelas kinerjanya dan jelas dampaknya bisa mendorong daya beli masyarakat malah dikesampingkan," tandasnya.