Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut proyek food estate ratusan ribu hektare bisa kurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari negara lain.
Hal tersebut ia sampaikan secara langsung kepada jajarannya dalam gelaran rapat terbatas (ratas) secara virtual pada hari ini, Rabu (23/9/2020).
Jokowi juga menjelaskan, keberadaan proyek ini juga sebagai langkah untuk mencegah terjadinya krisis pangan akibat pandemi.
"(food estate) dalam rangka krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang sudah berkali-kali diperingatkan oleh FAO."
"Ini juga mengantisipasi perubahan iklim, dan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor pangan, ini penting," katanya dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.
Baca: Presiden Jokowi Minta Proyek Lumbung Pangan Nasional Dikalkulasi Secara Matang
Baca: Masih Sering Bertemu Jokowi, Jusuf Kalla Rupanya Masih Punya Janji
Baca: Jokowi Minta Infrastruktur Berupa Akses Jalan Food Estate Segera Dikerjakan
Baca: Hadapi Krisis Pandemi Covid-19, Jokowi Berencana Perluas Lumbungan Pangan Hingga ke NTT dan Papua
Jokowi saat ini telah menyiapkan dua lokasi di pulau yang berbeda untuk membangun food estate.
Lokasi pertama ada di Kalimantan Tengah (Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau).
Sedangkan lokasi kedua ada di Sumatera Utara (Kabupaten Humbang Hasundutan).
Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, dua lokasi tersebut akan menjadi prioritas utama sebelum food estate dikembangkan di provinsi lainnya.
Rencananya Jokowi juga akan membangun proyek serupa di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.
"Akan kita diskusikan, saat yang 2 ini sudah bisa berjalan," katanya.
Jokowi dalam kesempatan tersebut juga melaporkan, rencana pembangunan food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara menghadapi sejumlah rintangan.
"Terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan, seperti kepemilikan lahan di area food estate, kemudian ini menimbulkan sedikit masalah."
"Saya yakin dan saya minta Menterian ATR/BPN menuntaskan, ini terkait dengan area yang sangat luas," tegasnya.
Selain masalah di atas, kendala lain seperti master plan dan fasilitas pendukung harus dihadapi Jokowi dan jajarannya.
"Sehingga keseluruhan dari berbagai aspek bisa dilihat dan segera diselesaikan, baik untuk yang di daerah irigasi di Kalimantan Tengah seluas 148.000 hektar untuk taman padi."
"Dan juga yang lahan yang di luar non irigasi seluas 622.000 hektar untuk dikembangkan untuk tamanan singkong jagung dan lain-lain, serta peternakan," urai Jokowi.
Baca: Video dan Naskah Lengkap Pidato Pertama Jokowi di Sidang Umum PBB, Singgung Soal Perpecahan
Baca: Jokowi: Vaksin akan Menjadi Game Changer Perang Melawan Pandemi
Baca: Singgung Dampak Covid-19 di Sidang Umum PBB, Jokowi : No One is Safe Until Everyone Is
Baca: Transkrip Lengkap Pidato Presiden Jokowi di Sidang Umum Ke-75 PBB
Ia juga meminta infrastruktur pendukung seperti jalan juga diperhatikan saat pengerjaan food estate saat di lapangan.
"Sehingga nantinya berbagai alat mesin pertanian modern yang besar-besar tidak kesulitan masuk lapangan," imbuhnya.
Terakhir, Jokowi meminta pengembangan food estate dihitung secara matang dari berbagai aspek.
Mulai siapa yang akan mengolahnya, jenis tamanan yang akan ditanam hingga masalah pendanaan.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)