Baca tanpa iklan
Kini menjelang akhir September, ajakan untuk menggelar acara nonton bareng film G30S/PKI kembali menyeruak.
Biasanya, tak ada masalah bagi siapapun yang ingin menggelar acara nonton bareng film tersebut.
Namun tahun ini kondisinya berbeda, Indonesia saat ini masih menghadapi pandemi Covid-19.
Lantaran kondisi tersebut, Polri meminta agar warga tidak berkumpul atau berkerumun, terlebih mengadakan acara yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, termasuk menggelar acara nonton bareng film G30S/PKI.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono memastikan Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk acara apa pun, termasuk nobar film G30S/PKI.
”Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Ingat, keselamatan jiwa masyarakat itu yang pertama, dan ini masih dalam pandemi Covid-19,” kata Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (28/9).
Awi mengimbau masyarakat yang ingin menonton film tersebut untuk menonton secara perorangan. Bisa di rumah atau di mana pun yang tak mengundang keramaian atau kerumunan.
”Sekali lagi Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian, kalau mau nonton, silakan nonton masing-masing," kata Awi.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang tanggal 30 September, film drama dokumenter penumpasan pengkhianatan G30S/PKI karya sutradara Arifin C Noer selalu menjadi pembicaraan masyarakat.
Tahun ini pun pemutaran film tersebut kembali menimbulkan pro kontra, salah satunya muncul lantaran pernyataan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.
Dalam sebuah wawancara, Gatot yang kini bergabung dalam organisasi masyarakat KAMI menyebut bahwa dirinya dicopot sebagai Panglima TNI pada tahun 2017 lantaran bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI memutar atau menonton film G30S/PKI.
"Saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja PDIP. Dia bilang 'Pak Gatot hentikan itu (perintah nonton film G30S/PKI). Kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti'. Saya bilang terima kasih, justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti," kata Gatot di akun channel Youtube Hersubeno Arief.
Gatot menyebut kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia bukan hal yang tidak mungkin.
Karena itu, ia kembali meminta Presiden Jokowi menyerukan film itu diputar di lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI.