Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait partainya yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.
Bahkan imbas dari penolakan tersebut, fraksi Partai Demokrat di DPR memilih walk out dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020).
AHY mengatakan, penolakan terhadap RUU Cipta Kerja sebelumnya telah disampaikan dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Sabtu (3/10/2020).
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini lantas meminta maaf kepada masyarakat, khususnya buruh dan pekerja.
Pasalnya, partai berlambang mercy itu belum cukup suara untuk memperjuangan kepentingan rakyat.
Baca: Demokrat Walk Out dari Paripurna, AHY: Wujud Tegas Penolakan RUU Cipta Kerja
Baca: AHY: UU Cipta Kerja Bakal Ubah Ekonomi Pancasila Jadi Kapitalistik dan Neo-Liberalistik
Lebih lanjut, AHY dalam media sosialnya menulis, RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi.
Sebab saat ini, Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi.
Selain itu, kata AHY, RUU Cipta Kerja sangat dipaksakan dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh serta pekerja.
Menurut AHY, RUU Cipta Kerja juga berbahaya karena berpotensi menggeser Ekonomi Pancasila menjadi Kapitalistik dan Neo-Liberalistik.
Prinsip ini jauh dari keadilan sosial bahkan bisa saja menciptakan banyak masalah lain.
Baca: Tak Sejalan, Ini Momen Fraksi Demokrat yang Walk Out saat Pembahasan RUU Cipta Kerja
Baca: Ini Deretan Pasal dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja yang Tuai Kontroversi
Berikut pernyataan AHY selengkapnya sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari akun Instagram-nya:
"Teman-teman yang baik,
Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, selaku Ketua Umum Partai Demokrat, saya bersama Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan Partai Demokrat tetap MENOLAK RUU Cipta Kerja.
Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3/10) dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI.