Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan RI memilih tak sama sekali berkomentar terkait penolakan sejumlah pihak terhadap Peraturan Menteri Kesehatan (PMK / Permenkes) No 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik.
Tribunnews.com telah mencoba meminta tanggapan dari sejumlah pejabat di Kementerian yang dibawahi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu sejak pekan lalu, namun tidak mendapatkan jawaban.
Penolakan pertama datang dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan lebih dari 30 asosiasi profesi kedokteran dan kolegium dokter spesialis.
Baca: Soal Wawancara Kursi Kosong Menkes Terawan Oleh Najwa Shihab, Ini Pernyataan AJI
Baca: Persatuan Dokter Gigi Indonesia Turut Tolak Permenkes No 24/2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik
Baca: Ruang Radiologi dan Radioterapi RSCM Terendam Banjir, Bagaimana Pelayanan Terhadap Pasien?
MKKI mengirimkan surat penolakan dan meminta Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mencabut Permenkes tersebut.
"Kami menyayangkan munculnya Permenkes tersebut di tengah situasi pandemi ini saat semua tenaga medis dan masyarakat sedang berjuang melawan Covid. Tak hanya dalam situasi yang tidak tepat, namun Peraturan Menkes ini juga akan memberikan dampak yang tidak baik pada berbagai hal," ujar Ketua MKKI, David Perdanakusuma, dikutip dari siaran pers resmi yang diterima Tribunnews.com, pada pekan lalu.
MKKI menilai, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dalam pelayanan kesehatan masyarakat luas berupa keterlambatan dan menurunnya kualitas pelayanan.
Seperti dapat mengakibatkan peningkatan angka kesakitan dan kematian pasien termasuk kematian ibu dan anak lantaran USG oleh dokter kebidanan tidak bisa.
Kemudian, penilaian pembuluh darah jantung untuk pasien penyempitan pembuluh darah tidak bisa lagi dilakukan oleh dokter jantung.
"Bahkan tindakan USG dasar oleh dokter umum menjadi tidak bisa lagi. Bila tidak mendapat kewenangan dari Kolegium radiologi," tuturnya.
Selain itu, terbitnya PMK ini juga berpotensi menimbulkan gesekan antar sejawat dokter. Padahal dalam situasi pandemi harus saling support.
"Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, seluruh komunitas kesehatan harus saling support, termasuk support penuh pemerintah dan masyarakat," jelas David.
Penolakan selanjutnya datang dari Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Majelis Kolegium Dokter Gigi Indonesia, serta Ikatan-Ikatan Keahlian Dokter Gigi.
Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Kedokteran Gigi Indonesia (PB PDGI), Dr.drg.Hananto Seno, SpBM(K),MM mengatakan, terbitnya Permenkes ini telah menimbulkan keresahan bukan hanya di organisasi profesi kedokteran lainnya namun juga di kalangan kedokteran gigi.
Lantaran, Dokter Gigi / Dokter Gigi Spesialis pada saat menegakkan diagnosis maupun melakukan tindakan, membutuhkan pelayanan radiologi, bukan hanya dalam bentuk rujukan tetapi juga harus dilakukan langsung di tempat Dokter Gigi / Dokter Gigi Spesialis itu sendiri, seperti, saat tindakan Perawatan Saluran Akar.
"Dokter Gigi / Dokter Gigi Spesialis pada saat pendidikan profesi sebelum berpratik telah dibekali kompetensi terbatas di bidang radiologi. Terbitnya Permenkes ini jelas akan mengganggu layanan kedokteran gigi pada masyarakat," kata drg Hananto Seno, SpBM(K), diketeranganya, Minggu (11/10/2020).
Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), Prof. Dr.drg. Chiquita Prahasanti, SpPerio(K) menambahkan bahwa Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi adalah spesialis yang pendidikan maupun profesinya telah diakui oleh pemerintah.
Spesialis ini memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan radiologi lanjut kedokteran gigi seperti Panoramic, Ceplalometri, dan Cone Beam Computed Tomography.
"Untuk itu kami mohon agar Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik agar supaya masyarakat dapat terlayani oleh tenaga yang memiliki kompetensi khusus," ungkap Chiquita.