Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (Resource Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy).
Pengetahuan dan teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan dan kemandirian ekonomi.
Kekuatan suatu bangsa diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.
"Karenanya, peningkatan kapasitas Iptek adalah kunci sukses meraih daya saing yang sangat menentukan kemandirian ekonomi suatu bangsa," kata Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan saat FGD Gerajab Transformasi Menuju Ekonomi Pengetahuan yang dilaksanakan secara daring, Jumat (16/10/2020).
Baca juga: Mendikbud Nadiem: Pandemi Covid-19 Jangan Menyurutkan Transformasi Pendidikan
Dikatakannnya, model ekonomi berbasis pengetahuan, dapat menstimulasi kreativitas dalam penerapan pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kekayaan dan lingkungan alam dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup suatu bangsa.
Oleh karena itulah, World Bank menaruh perhatian untuk mengukur dan memonitor perkembangan model ekonomi ini dengan menggunakan The Knowledge Economy Index (KEI) melalui empat pilar yang menjadi dasar penilaiannya.
"Seharusnyalah bangsa ini terus berusaha mengejar ketertinggalan teknologi, apalagi kita sudah bertekad menjadi Negara maju pada tahun 2045," katanya.
Disebutkan, tanpa penguasaan teknologi, mustahil Indonesia akan mampu membangun kemandirian ekonomi dan bersaing di tingkat global.
Namun yang harus tetap kita jaga, kata Pontjo, transformasi ekonomi ini tidak boleh bergerak liar namun harus tetap dalam tuntunan nilai-nilai Pancasila demi kemakmuran inklusif dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Negara-negara dengan kekayaan alam yang berlimpah sekalipun sudah menyadari bahwa suatu saat kekayaan alamnya akan habis. Sementara kekayaan intelektual manusia, apabila dikelola dengan baik, akan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup suatu bangsa.
National power, kedayasaingan, kemakmuran sebuah bangsa, tidak lagi ditentukan oleh “endowment factor” seperti sumber daya alam, iklim, letak geografi, dll, akan tetapi sangat ditentukan oleh “advanced factor” yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi.
Indonesia bisa menyontoh Thailand juga bisa menjadi contoh keberhasilan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor pertanian dan agribisnis.
Keberhasilan ini dimungkinkan karena seluruh stake-holders pertanian termasuk pemerintah dan rajanya mempunyai komitmen kuat untuk memajukan pertaniannya.
Saat ini, Thailand telah mengembangkan pertanian 4.0. yang berfokus pada penerapan teknologi tinggi terhadap komoditas-komoditas utama dan komoditas-komoditas yang mempunyai nilai terpadu seperti beberapa jenis sayuran dan buah-buahan.
"Visi Thailand yang telah ditetapkan yaitu: “Thailand kitchen of the world!”, bukan hanya sekedar jargon melainkan sudah menjadi gerakan masyarakat Thailand. Bahkan untuk menjangkau pasar internasional, setiap petani yang akan mengekspor produknya harus menjalankan dua standar, yaitu GAP (good agricultural practices) dan GMP (good manufacturing practices)," katanya.
Untuk mengejar ketertinggalan teknologi untuk membangun gerakan transformasi Ekonomi Pengetahuan, menurut Pontjo masih ada beberapa titik lemah Indonesia yang harus menjadi perhatian kita bersama.
Pertama, sumber daya manusia masih merupakan titik lemah Indonesia.
Padahal, sumber daya manusia merupakan elemen kunci bagi keberhasilan transformasi Ekonomi Pengetahuan. Dengan kualitas SDM yang baik yang memiliki kapabilitas ilmu pengetahun dan teknologi yang tinggi maka creating value dan produktivitas perekonomian suatu bangsa akan terus meningkat.
''Pada dasarnya, fondasi dari transformasi Ekonomi Pengetahuan adalah knowledge-based society, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan berpendidikan," katanya.
Kedua, sistem inovasi nasional kita.
Melalui sistem ini, sebagaimana yang berlaku di banyak Negara, dapat diintegrasikan dan disinergikan berbagai potensi dan sumber daya untuk meningkatkan kapabilitas pengetahuan dan teknologi negara yang bersangkutan.
"Penguatan sistem inovasi nasional sangat diperlukan demi menguatnya kelembagaan iptek, sumberdaya iptek, dan jaringan iptek. Mudah-mudahan dengan keluarnya Undang Undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kebutuhan akan penguatan sistem inovasi nasional ini dapat terpenuhi," katanya.
Ketiga, perlu rekayasa sosial (social engineering) untuk merubah sikap masyarakat yang berperilaku sesuai dengan pembangunan ekonomi pengetahuan sehingga terjadi perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan (planned social change).