Baca tanpa iklan
Perkataan Feri tersebut pun disebut sesuai dengan teori yang ada, undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik pasti dan pasti represif (Nonet dan Selznick).
Baca juga: Membaca Sinyal Jokowi Soal UU Cipta Kerja Setelah Bertemu MUI dan Muhammadiyah di Istana
Baca juga: 52,5 Persen Masyarakat Tak Puas, Pengamat : Tahun Kedua dan Seterusnya Harus Jadi Pembuktian Jokowi
Respons PDIP
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga selaku Anggota DPR RI, Aria Bima, pun menanggapinya.
"Represif yang mana?" tanyanya.
Aria Bima melihat, saat ini terjadi suatu anarkisme demokrasi, di mana semua ingin menangnya sendiri.
"Seharusnya ada keseimbangan kebebasan yang bertanggung jawab karena ini soal bangsa," lanjutnya lagi.
Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf
Lebih dari setengah responden atau sebesar 54,4 persen mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin di bidang penegakan hukum selama setahun terakhir.
Hal itu merupakan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.
Masih di bidang yang sama, sebanyak 10,2 persen responden mengaku sangat tidak puas.
Selanjutnya, 30,2 persen responden mengaku puas, 2,1 persen merasa sangat puas, dan sisanya sebesar 3,1 persen mengaku tidak tahu.
Sementara itu, tingkat kepuasan tertinggi berada pada kinerja Jokowi-Ma’ruf di bidang kesejahteraan sosial.
Di bidang tersebut, sebanyak 48,8 persen responden merasa puas dan 3,4 persen bahkan mengaku sangat puas.
Akan tetapi, masih ada 41 persen responden yang merasa tidak puas dan 5,5 persen yang merasa sangat tidak puas dengan kinerja di bidang kesejahteraan sosial.
Baca juga: Beri Pemerintahan Jokowi Nilai A Minus, Rocky Gerung: A Buat Kebohongan & Minus untuk Kejujuran