Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pro dan kontra mengenai keberadaan Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law terus bergulir.
Penolakan mengenai aturan tersebut juga terus bermunculan melalui banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan banyak elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, kaum miskin kota hingga buruh.
Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo justru keberadaan Omnibus Law membuat Indonesia selangkah lebih maju ketimbang negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Kalau Omnibus Law tidak segera disahkan kata Firman, Indonesia akan ketinggalan jauh dari Thailand dan Malaysia.
"Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan maka kita akan ketinggalan dari negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan sebagainya," kata Firman dalam pernyataannya kepada Tribun, Senin (26/10/2020).
"Oleh karena itu kemarin adanya salah seorang anggota parlemen Malaysia berteriak-teriak tentang Omnibus Law karena mereka khawatir kalau nanti Indonesia lebih maju Malaysia akan tertinggal jauh," tambahnya.
Undang-undang yang belakangan berubah-ubah terus jumlah halamannya tersebut lanjut Firman juga bisa menjadi solusi dalam menghadapi sulitnya perekonomian global akibat pandemi Covid-19.
Baca juga: Pembahasan Serampangan Dinilai Jadi Penyebab Kekisruhan UU Cipta Kerja
Tidak hanya bagi investor, UU Ciptaker dibuat untuk menguntungkan tenaga kerja.
Sebab di masa pandemi Covid-19 ini, Indonesia mengalami dampak buruk dari segi sektor ekonomi.
Ribuan orang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Perusahaan yang harus tutup entah sudah berapa banyak. Sehingga adanya UU Cipta Kerja mampu untuk menjawab permasalahan tersebut.
"UU ini sangat urgent dalam menghadapi ekonomi global di tambah pandemi Covid-19 sekarang ini. Ini menjadi persoalan tersendiri. Ini menjadi efek domino ke nasional kita," ujar Firman.
Lebih jauh Politikus Partai Golkar ini mengatakan adanya UU Cipta Kerja ini akan membuka lapangan pekerjaan yang besar.
Sebab orang akan mudah melakukan investasi di Indonesia.
"Ini yang menjadi dasar utama kita. Ini menjadi sebuah kebutuhan hukum di mana untuk lapangan kerja bisa diciptakan ketika kita juga bisa menarik investasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri," katanya.