Baca tanpa iklan
Mantan kepala RSPAD Gatot Soebroto ini melanjutkan, dalam sistem pendistribusian, Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat dilibatkan dalam rangka penguatan pelaksanaan imunisasi Covid-19.
Hal tersebut dapat memudahkan sistem pengawasan dan pengamanan pelaksanaan pelayanan imunisasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan.
Untuk tahap pelaksanaan pelayanan imunisasi selanjutnya, akan menggunakan sistem sarana distribusi yang sama dengan pelayanan imunisasi rutin yang sudah berjalan, dimana penyediaan vaksin dan logistik imunisasi, seperti Auto Disable Syringe (ADS) dan Safety Box, akan dilakukan oleh pusat yang kemudian didistribusikan ke gudang vaksin Dinas Kesehatan Provinsi.
"Kemudian dilanjutkan dari dinas kesehatan provinsi ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan diteruskan ke Puskesmas sesuai dengan ketersediaan vaksin dan kapasitas sarana lemari es penyimpan vaksin di tingkat layanan," jelasnya.
Untuk meningkatkan jejaring layanan, Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di wilayah kerjanya seperti Rumah sakit pemerintah, RS Swasta, klinik, dll.Kemenkes disebutkan Terawan, telah menyiapkan vaksinator berjumlah 23.145 tenaga kesehatan dari Puskesmas dengan rasio pelayanan 1:20.
Perluasan jejaring dan menambah sesi pelayanan dapat meningkatkan rasio pelayanan menjadi 1:40.
Dua Skema Pelaksanaan Vaksinasi
Pelaksanaan vaksinasi dilakukan melalui 2 skema. Yaitu pertama melalui vaksin program dengan sasaran 32 juta lebih orang yang membutuhkan 73,96 juta dosis.Sesuai petunjuk WHO Indicate Rate Global untuk vaksin maka wastage rate nya sebesar 15 persen.
Sementara, skema ke dua melalui vaksin mandiri dengan sasaran sekitar 75 juta orang yang membutuhkan 172,6 juta dosis (2 dosis per orang) dengan menambahkan wastage rate 15 persen.
Yang termasuk wastage rate antara lain vaksin sisa, tidak terpakai, rusak, hilang dan bisa dimanfaatkan sebagai buffer stock untuk kemungkinan kurang, kebutuhan emergency, dan relokasi antar daerah. (tribun network/yud/rin)