Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kembalinya Pimpinan Ormas FPI Rizieq Shihab ke tanah air belum lama ini langsung menuai kontroversi.
Penjemputan oleh massa pendukung yang tidak mematuhi protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 menjadi sorotan publik.
"Apalagi beberapa fasilitas bandara pada 10 November 2020 lalu mengalami kerusakan disusul ceramah akbar di Petamburan pada 14 November 2020 telah memicu keresahan," ujar pengamat politik Boni Hargens dalam keterangannya, Jumat (20/11/2020).
Dia mengatakan banyak pihak menilai negara kehilangan wibawa di hadapan Ormas garis keras.
"Spekulasi macam itu mengundang reaksi keras dari pihak apparat penegak hukum dan keamanan," ujar Boni Hargens.
Baca juga: Profil Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang Tegas Minta Turunkan Baliho Rizieq Shihab
Baca juga: IPW: TNI Turunkan Baliho Rizieq Shihab Karena Satpol PP dan Polisi Tidak Berani
Dia menegaskan kepolisian telah secara resmi meminta pertanggungjawaban hukum dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tokoh Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab terkait kegiatan pengumpulan massa besar-besaran di Tebet.
"Langkah kepolisian ibarat lilin yang menyala di ujung terowongan. Ada harapan bagi masyarakat bahwa tidak ada ormas apapun yang kebal hukum di negara ini," ujar Boni Hargens.
Menurut Boni Hargens, langkah kepolisian diperkuat lagi oleh ketegasan dan komitmen Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga bangsa dan negara.
"Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk menurunkan semua spanduk ataupun baliho yang memasang wajah Rizieq Syihab. Ia juga menengarai kemungkinan FPI dibubarkan jika negara menilai itu harus dilakukan," katanya.
Berbagai video penurunan baliho oleh aparat TNI telah menuai pujian dan apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat.
“Saya melihat itu sebagai preseden yang baik sekali dan patut kita apresiasi. TNI adalah tulang punggung negara ini. Ketegasan Pangdam Jaya memulihkan kebanggaan dan kecintaan publik terhadap TNI dan menumbuhkan rasa aman yang tentunya sangat dibutuhkan setiap warga negara saat ini,” ujar Boni Hargens.
Boni melanjutkan bahwa ketegasan TNI suatu bentuk dukungan bagi upaya penegakan hukum yang transparan, konsisten, dan kuat di level institusi kepolisian.
“Kita tidak ingin negara ini dikooptasi oleh kekuatan non-formal seperti ormas garis keras yang selalu mengusung politik identitas untuk melemahkan wibawa negara dan merusak tatanan demokrasi," ujarnya.
Menurut dia, sikap tegas TNI dan Polri merupakan representasi sikap negara yang ideal sebagai negara hukum yang berwibawa.
"TNI dan Polri adalah ujung tombak dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara. Hal itu harus terus kita apresiasi dan dukung,” ujar doktor lulusan Amerika Serikat yang juga pernah mengenyam Pendidikan di Universitas Humboldt, Berlin, Jerman itu.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut juga mengapresiasi kehadiran pasukan khusus TNI di wilayah Petamburan, persisnya di sekitar markas FPI.
“Itu adalah sinyal keras bagi semua kelompok ormas yang mengusung narasi dan aksi radikal selama ini. Pratanda bahwa masih ada TNI di negara ini yang siap setiap saat menjaga rakyat dan NKRI. Maka, tidak ada ormas yang boleh melampaui hukum, apalagi menghina negara”, ujar Boni.