Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari.
Penangkapan ini akan berdampak negatif bagi Partai Gerindra.
Hal ini diungkapkan pengamat politik Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian.
Menurutnya, penangkapan itu jelas berdampak luas di mata masyarakat, yang selama ini menganggap partai Gerindra partai bersih dari KKN.
"Pasti berdampak, apalagi partai Gerindra selama ini dikenal partai kunci oposisi di pemerintahan, yang baik dan orang- orangnya vokal selama ini di nasoional dan daerah. Kalau faktanya berbicara lain, jelas berpengaruh apalagi di Pilkada," kata Febrian, Rabu (25/11/2020) seperti dikutip dari Tribun Sumsel.
Baca juga: Profil Iis Rosita Dewi, Istri Menteri KKP Edhy Prabowo yang Ikut Ditangkap KPK
Baca juga: Kakak Kandung Edhy Prabowo: Saya Tahu Betul Bowo, Sejak Kecil Kami Dididik Ayah untuk Tidak Korupsi
Diungkapkan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini, Gerindra sebelumnya mendapat kepercayaan masyarakat di dunia politik di Indonesia.
Hal ini terlihat dari hasil Pemilu 2019 lalu, yang dimana masyarakat berharap partai Gerindra bisa memperjuangkan nasib masyarakat meski sebagai partai oposisi sebelumnya.
"Jadi, yang disinyalir orang selama ini akan tindakan yang tidak baik itu (OTT dugaan KKN) akan berubah arah dukungan, dan itukah politik. Artinya, orang bisa berubah karena partainya di komandani oleh orang seperti itu (tak bertanggung jawab)," tandasnya.
Ditambahkan Febrian, walaupun secara pribadi dirinya mengutuk keras adanya korupsi ini, ia tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Ia merasa penegak hukum dalam hal ini memiliki dasar yang kuat.
"Rasanya, dengan ditangkap seperti itu (OTT), biasanya KPK sudah memiliki 2 alat bukti yang kuat, dan jelas sangat disayangkan (menteri KPP) ditangkap," ucapnya.
Dilanjutkan Febrian, bagi daerah ini akan berpengaruh yang luar biasa bagi partai Gerindra, mengingat Sumsel juga salah satu basis suara Gerindra selama ini.
Apalagi dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada pada 9 Desember mendatang, termasuk untuk Pemilu 2024 mendatang.
"Termasuk dampak Pilpres 2024 mendatang pasti ada pengaruh bagi Prabowo yang akan maju Pilpres ke depan. Makanya, Gerindra harus berbenah dan Prabowo tidak bisa melihat anak buahnya berbicara seenaknya lagi, hal ini untuk memperbaiki citranya kedepan," tukas Febrian.
17 Orang Diamankan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11/2020) dini hari, tak hanya mengamankan Menteri KKP Edhy Prabowo.
Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, KPK mengamankan 17 orang dari beberapa lokasi diantaranya Jakarta, Depok, Jawa Barat, termasuk di Bandara Soekarno Hatta.
"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini ada 17 orang. Selain Menteri Kelautan dan Perikanan, istri menteri (Iis Rosita Dewi) juga diamankan. Termasuk beberapa pejabat di KKP," katanya.
Selain Menteri dan istrinya serta sejumlah pejabat di KKP, KPK juga mengamankan beberapa orang pihak swasta yang akan menjadi eksportir benih lobster.
Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang diantaranya kartu Debit ATM.
Kartu Debit ini diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan di kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kasus ini, diduga, terkait dengan proses penetapan calon ekportir benih lobster. Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang yang diamankan selama 1x24 jam," pungkasnya.
Kasus Besar
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dan mantan hakim Asep Iwan Iriawan meminta Presiden Joko Widodo untuk terbuka dan terang benderang, dalam kasus penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Presiden harus terang benderang dan terbuka, jika menterinya terlibat kasus korupsi," ujar Asep dalam program Breaking News di Kompas TV, Rabu (25/11/2020).
Asep merasa yakin, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan sembarangan menangkap pejabat setingkat menteri.
“Saya yakin KPK akan memprosesnya. KPK harus melanjutkan kasus ini, kalau tidak dilanjutkan, kepercayaan terhadap KPK akan runtuh,” tambah Asep.
Menurut Asep, ‘permainan’ di laut sempat berhenti ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti.
Namun ketika Susi diganti oleh Menteri Edhy, peraturan tentang ekspor benur diganti oleh Menteri Edhy sehingga ‘permainan’ ini dilanjutkan kembali.
“Kasus benur ini adalah kasus ageng (sangat besar). Permainan nilai uangnya sangat besar. Kita bersyukur pada Tuhan karena KPK bisa menerobos permainan ini,” ujar Asep.
Sumber: Tribunnews.com/Tribun Sumsel/Kompas TV