Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka memicu sejumlah implikasi politik.
Beberapa pengamat menilai momentum tersebut bisa digunakan Presiden Joko Widodo untuk reshuffle kabinet.
Hal senada juga diungkap Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes.
Arya memprediksi Presiden Jokowi akan segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
"Saya memperkirakan mungkin dalam waktu yang dekat akan ada reshuffle kabinet."
"Dan Presiden Jokowi mungkin akan melakukan reshuffle kabinet terbatas di pemerintahan," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).
Baca juga: Terseret Dugaan Korupsi, Ini Kekayaan Edhy Prabowo yang Capai Lebih dari 7 Miliar & Sederet Hartanya
Arya menuturkan, kejadian tertangkapnya Edhy Prabowo bisa menjadi momentum tepat bagi Presiden untuk melakukan reshuffle.
Ia menilai hal itu wajar dilakukan karena pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah berusia lebih dari satu tahun.
Terlebih sekitar lima bulan lalu, Jokowi sempat menyampaikan ancaman reshuffle saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
Namun, ancaman tersebut belum dieksekusi oleh Jokowi hingga saat ini.
Arya menduga, reshuffle tidak hanya dilakukan terhadap jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan saja.
Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra: Hal Seperti Ini Bisa Terjadi Kepada Semua Partai Politik
Tetapi juga sejumlah menteri lain yang kinerjanya dinilai kurang maksimal.
Menurutnya, bisa jadi menteri-menteri yang dirombak adalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan atau ekonomi.
Apalagi, Presiden menginginkan sosok dengan kualifikasi dan pengalaman tinggi agar Indonesia bisa pulih dari situasi pandemi.
"Jadi mungkin momentum ini akan digunakan oleh Presiden untuk mengevaluasi kinerja sejumlah menteri dan melakukan reshuffle," kata Arya.
"Dugaan saya sih mungkin tidak hanya di Menteri KKP saja, tetapi juga akan menyasar kementerian-kementerian lain yang underperformances," tambahnya.
Pengganti Edhy Prabowo
Arya menilai ada banyak kemungkinan terkait sosok pengganti Edhy Prabowo.
Menurutnya, bisa saja Jokowi kembali menunjuk kader dari partai yang menaungi Edhy, yakni Partai Gerindra.
Namun ia juga menilai, ada kemungkinan Presiden menunjuk kalangan profesional non partai.
Pasalnya, saat reshuffle Kabinet Kerja, Jokowi pernah memangkas kursi menteri yang diduduki kader partai dan diganti dengan kalangan profesional.
Baca juga: Transaksi Suap di Luar Negeri dan Siasat Edhy Prabowo Monopoli Benih Lobster
Namun, bila pengganti Edhy bukan dari Partai Gerindra, Arya meyakini partai pimpinan Prabowo Subianto itu akan tetap mendapat kursi penting di kementerian yang sama.
"Tapi tentu dalam politik nggak ada yang benar-benar hilang."
"Kalau misalnya jabatan untuk KKP ini dipangkas oleh Gerindra, Gerindra akan diberikan posisi yang lain juga. Kan ada deal-deal-nya, kompensasinya juga," kata dia.
Kronologi penangkapan Edhy Prabowo
Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) malam.
Hal itu lantaran ia terjerat kasus korupsi ekspor benur atau benih lobster.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11/2020) dini hari.
Kala itu ia baru tiba dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Ia ditangkap bersama istri dan beberapa pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Buntut dari penetapannya sebagai tersangka, Edhy mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Baca juga: Gerindra Sebut Pihak Keluarga Sudah Siapkan Tim Pengacara Bantu Edhy Prabowo
Tidak hanya itu, ia juga mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
OTT yang berlangsung di Jakarta, Depok, dan Bekasi itu mengamankan 17 orang.
Setelah melakukan pemeriksaan, akhirnya KPK menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut.
Selain Edhy, enam tersangka lainnya adalah staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata.
Kemudian pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, dan seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.
Kemudian, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)