Baca tanpa iklan
Hal itu menjadi satu dari empat poin yang disampaikan Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020 esok.
“Pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan saat melakukan kampanye, karena hal ini dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin ke depannya,” ujar Wiku dilansir YouTube BNPB Indonesia, Kamis (3/12/2020).
Wiku menyebut Pemilu di tengah keadaan pandemi tidak bisa dilakukan secara normal.
Wiku berharap Pilkada Serentak tidak menjadi ajang penularan baru atau bahkan melahirkan klaster baru COVID-19.
Baca juga: Meski Gelaran Pilkada Serentak Digugat, PP Pemuda Muhammadiyah Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih
Baca juga: Aksesibilitas ke TPS Dalam Pilkada Belum Ramah Penyandang Disabilitas
Wiku mengungkapkan pilkada tahun ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi.
“Saya benar-benar berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi,” katanya.
Pesan kedua yang disampaikan Wiku, meminta masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama gelaran pilkada 2020.
Jangan sampai pilkada ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan.
“Gelaran pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak yang terlibat disiplin untuk menerapkan semua protokol kesehatan serta mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh KPU,” kata Wiku.
Baca juga: Jelang Libur Panjang Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Disiplin 3M agar Tak Panen Kasus
Kemudian, Wiku juga berpesan kepada para calon pemimpin di daerah.
Satgas Covid-19 meminta untuk memanfaatkan sisa masa kampanye dengan baik dan tidak lelah mengkampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas COVID-19.
“Selalu patuhi protokol kesehatan dalam berkampanye."
"Bersikaplah dengan penuh tanggungjawab dan jangan melakukan kegiatan kampanye yang memicu kerumunan,” tegas Wiku.
Wiku juga berpesan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, agar segera mengambil tindakan yang tegas apabila ditemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan.