Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam waktu singkat, KPK berhasil mengamankan dua menteri Kabinet Indonesia Maju atas dugaan kasus korupsi.
Ditangkapnya kedua menteri tersebut dianggap akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa dengan tertangkapnya 2 menteri dalam dua pekan ini menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet.
"Upaya melakukan reshuffle dilakukan untuk memperbaiki performa pemerintahan. Point yang tak kalah penting menjadi bahan pertimbangan adalah mempercayakan jalannya pemerintahan kepada orang-orang yang tidak hanya kompeten, tetapi juga konsisten terhadap visi Indonesia dan memiliki komitmen kuat memperjuangkan Trisakti; berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya", tutur Karyono, Kamis (17/12/2020).
Terpisah, Ketua DPP GMNI Arieo Pandiko juga menyampaikan hal senada dengan Karyono Wibowo.
Baca juga: Karyono Wibowo : Partai Baru Bentukan Amien Rais Sulit Berkembang Lebih Besar
Ia menilai bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya serta melakukan reshuffle kabinet.
"Saat ini ada 2 menteri Pak Jokowi yang ditangkap atas dugaan kasus korupsi. Belum lagi beberapa menteri yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan memenuhi ekspektasi Presiden, serta adanya isu menteri yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang," ujar Arieo.
Menurut dia, jika presiden tidak melakukan reshuffle maka hal ini tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan dan tentu masyarakat yang akan merasakan dampaknya.
Arieo mengungkapkan untuk mengisi kekosongan posisi Menteri Sosial saat ini, Presiden harus memilih sosok yang benar-benar memahami Pancasila dan UUD 1945 untuk menjabat posisi kementerian yang vital mengurus kesejahteraan rakyat agar dapat menerjemahkan visi-misi Presiden Jokowi dan mentransformasikannya pada program-program kementerian agar sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Salah satu sosok yang saya anggap layak dan sesuai dengan kriteria tersebut adalah Ahmad Basarah," ungkap Arieo.
Baca juga: Vaksin Covid-19 Digratiskan, Politikus PDIP Minta Pemerintah Edukasi dan Sosialisasi ke Masyarakat
Pentingnya melakukan reshuffle kabinet, menurut Arieo, selain untuk mengisi kekosongan jabatan, juga untuk merombak posisi Menteri yang saat ini dianggap tidak mampu menjalankan amanat dan tanggung jawab yang diberikan Presiden.
Menurut penilaiannya, salah satu Menteri yang layak diganti adalah Erick Thohir.
"Dari beberapa Menteri yang pantas untuk diganti, satu yang paling menarik perhatian adalah Erick Thohir. Menteri BUMN ini kurang mampu menjalankan tugasnya sebagai Menteri BUMN," terang Arieo.
Arieo menilai bahwa Ahmad Basarah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dan Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) GMNI adalah alternatif sosok yang ideal sebagai calon alternatif Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.
"Ahmad Basarah yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum PA GMNI adalah sosok nasionalis yang berintegritas dan benar-benar memahami Pancasila serta UUD 1945," ujarnya.
Arieo yakin Ahmad Basarah mampu menjalankan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 yang menjadi landasan pelaksanaan perekonomian nasional untuk menggerakan perekonomian Indonesia melalui BUMN.
"Itu adalah modal penting untuk membawa kemajuan bagi jalannya pemerintahan Pak Jokowi dan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia", pungkasnya.