Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menyebut, normalisasi hubungan dengan Israel haram hukumnya.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi beredarnya pernyataan dari pihak-pihak di luar negeri yang terus menyuarakan Indonesia akan mendapatkan bantuan dan akan memberikan dampak ekonomi jika melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
"Saya berharap pemerintah tidak tergiur bantuan ekonomi. Harga diri bangsa dan cita-cita pendiri bangsa terlalu murah dijual atas nama kepentingan ekonomi," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (24/12/2020).
Baca juga: Digoda Miliaran Dolar dari Trump agar Jalin Hubungan dengan Israel, Ini Tanggapan Kemenlu RI
"Pemerintah Indonesia harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan. Upaya melakukan normalisasi hubungan dengan negara penjajah, ini jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945," imbuhnya.
Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, apapun bentuk kerja sama dengan Israel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan menciderai cita-cita para pendiri bangsa dan umat Islam.
Merujuk pada pernyataan pihak-pihak luar negeri dan langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, Sukamta juga mengkritisi gerak pemerintah akhir-akhir ini yang bersamaan dengan hari-hari terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump lengser.
Baca juga: Donald Trump Tawarkan Bantuan Keuangan Miliaran Dolar Jika Indonesia Jalin Hubungan dengan Israel
“Semestinya pemerintah Indonesia menunggu presiden baru, policy maker baru bukan malah seperti kejar tayang. Langkah-langkah pemerintah tidak etis secara diplomatik dan terkesan ada target terselubung yang dikejar untuk diselesaikan," ucapnya.
Lebih lanjut Ketua DPP PKS ini menilai normalisasi yang telah terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga ada agenda politik yang saling bertautan.
"Saya kira jelas ada kepentingan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan Laut Mideterania yang mulai terusik oleh kekuatan Rusia, Turki dan juga Cina," ucapnya.
Baca juga: PKS Desak Pemerintah Batalkan Calling Visa untuk Israel
"Sementara UEA, Bahrain dan Maroko punya kepentingan untuk memperkuat posisi secara regional. Situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina - Israel dan kemerdekaan Palestina. Hal ini mengingat dalam soal Palestina, Amerika sering menentang keputusan PBB dan lebih memihak kepada Israel," pungkasnya.
Menjelang akhir kepemimpinan Donald Trump, pemimpin-pemimpin Amerika Serikat dan Israel terus berusaha mendorong banyak negara yang bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko melakukannya dalam beberapa bulan terakhir, berbekal iming-iming bantuan ekonomi, investasi, bahkan kompensasi geopolitik.