News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reshuffle Kabinet

Detik-detik Abdul Mu'ti Tolak Tawaran Jadi Wakil Menteri, Hubungi Mensesneg Usai Salat Subuh

Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti

"Jadi tidak ada masalah antara PP Muhammadiyah dengan Pemerintah. Saya ngukur kemampuan diri," katanya.

"Dalam falsafah Jawa, dadiyo wong sing biso rumongso, ojo rumongso biso (Jadilah orang yang bisa menempatkan diri, dan jangan menjadi orang yang merasa bisa)," ujarnya.

Respons Din Syamsuddin

Menyikapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta Selatan M Din Syamsuddin menyambut baik langkah Abdul Muti yang menolak bergabung pada kabinet Indonesia Maju.

Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Din mengatakan, penolakan itu adalah sikap tepat bagi seorang anggota Muhammadiyah sejati.

"Anggota Muhammadiyah itu antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," ujarnya.

Baca juga: Profil Abdul Muti, Tokoh Muhammadiyah yang Menolak Jadi Wakil Menteri

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai, alasan  tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu' Abdul Muti.

"Abdul Muti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," ungkapnya.

Din menyebut, penunjukan Abdul Muti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata.

Baca juga: Ditawari Jabatan Wamendikbud, Abdul Muti Menolak : Saya Belum Mampu Mengemban Amanah Itu

"Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," jelas Din.

Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar, karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.

"Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," ujar dia.

Kata pengamat

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengapresiasi sikap Abdul Mu'ti.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini