News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Penanganan Covid

Minggu Depan Vaksinasi Sinovac Dimulai, Pemerintah Kejar EUA BPOM dan Sertifikat Halal MUI

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2021). Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat. Hal tersebut akan dilakukan segera setelah adanya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris

Mentreri Luar Negeri Retno Marsudi pun menyambut baik izin yang telah dikantongi raksasa farmasi negeri britania raya itu dari The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) Inggris.

"Kemarin kita menerima kabar bahwa Emergency Use of Authorization atau EUA untuk AstraZeneca telah diberikan oleh The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) Inggris," ujar Retno, dalam keterangan pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (31/12/2020).

Menurut Retno, kabar pemberian EUA oleh MHRA ini tentunya menjadi hal yang positif bagi Indonesia.

Karena MHRA dianggap sebagai salah satu otoritas regulasi yang ketat (stringent regulatory authorities) yang tentunya dapat mempercepat perizinan vaksin ini oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melalui mekanisme reliance.

Terkait mekanisme reliance, selama ini mekanisme tersebut memang dimaksudkan untuk mempercepat ketersediaan dan akses obat yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

"Ini tentunya merupakan kabar yang baik bagi kita semua, karena MHRA merupakan salah satu dari enam stringent regulatory authorities yang memiliki mekanisme relience dengan BPOM. Melalui mekanisme reliance ini, proses penerbitan Emergency Use of Authorization atas vaksin AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah," tegas Retno.

Retno kemudian menyebut EUA yang dikeluarkan oleh MHRA, akan memudahkan proses perizinan EUA terkait vaksin ini dari pihak terkait di Indonesia.

"Hasil Emergency Use of Authorization di Inggris ini dapat dijadikan basis dan review dikeluarkannya Emergency Use of Authorization di Indonesia," papar Retno.

Lebih lanjut, mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini kembali menyampaikan bahwa secara global, banyak negara termasuk Indonesia telah mendorong upaya percepatan keluarnya EUA ini.

"Sebagaimana dijelaskan Kepala BPOM (Penny Lukito) kemarin, upaya terkoordinasi dengan semua pihak dan lembaga terkait baik di Indonesia dan di luar negeri terus dilakukan untuk mempercepat Emergency Use of Authorization," tutur Retno.

Kendati berburu dengan waktu dalam upaya pengadaan vaksin, dirinya menegaskan bahwa aspek utama dalam perizinan penggunaan vaksin Covid-19 tetap diperhatikan, yakni keamanan, kualitas hingga efektivitas vaksin itu dalam melawan virus tersebut.

"Tentunya proses ini tidak akan pernah mengkompromikan aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas vaksin," pungkas Retno.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini