News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Politikus PKS Desak KPPU Selidiki Dugaan Praktik Penimbunan Kedelai

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Eko Sutriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pekerja memproduksi tahu di salah satu pabrik tahu di Jalan Aki Padma, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Minggu (2/1/2021). Setelah libur produksi dan jualan selama dua hari, pengrajin tahu dan tempe di Kota Bandung kembali melakukan produksi. Kesepakatan untuk meliburkan produksi dan jualan tersebut sebagai bentuk pemberitahuan kepada konsumen adanya kenaikan harga tahu dan tempe sebesar 20 persen hingga 40 persen akibat dari naiknya harga kedelai impor sebagai bahan baku tahu dan tempe. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali dinilao gagal mengatasi lonjakan harga kedelai impor yang kemudian berdampak pada keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe.

Tren kenaikan harga kedelai di pasar global sendiri sudah muncul sejak Agustus tahun lalu, yang semestinya bisa diantisipasi oleh pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki dugaan praktik ilegal oleh importir kedelai dengan menimbun stok kedelai disaat pasokan kedelai di pasar global menipis.

Jika terbukti terjadi penimbunan stok, Amin mendesak agar KPPU dan Kementerian Perdagangan mencabut izin impor perusahaan pelakunya.

“Persoalan kedelai ini kan selalu berulang sejak satu dekade terakhir.

Persoalannya sama, yaitu instabilitas harga yang membuat pelaku usaha tempe dan tahu yang didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpukul kenaikan harga,” kata Amin melalui keterangannya, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Polri Belum Temukan Adanya Penimbunan Menyusul Kenaikan Harga Kedelai di Pasar

Dugaan penimbunan stok kedelai itu beralasan mengingat hanya ada tiga importir yang menguasai 66,3 persen kuota impor kedelai.

Sehingga sangat berpeluang untuk mengontrol pasokan. Amin mendesak agar KPPU menyelidiki dugaan importir yang sengaja menahan pasokan kedelai.

Selain itu, Amin Ak juga mendesak pemerintah untuk segera menyusun solusi jangka pendek dan jangka panjang agar persoalan kedelai ini tuntas.

Untuk jangka pendek, pemerintah harus segera mencari pasokan kedelai dari luar Amerika Serikat yang selama ini menjadi sumber terbesar pasokan kedelai di dalam negeri.

“Sebanyak 95 persen lebih pasokan kedelai impor berasal dari negeri Paman Sam. Persoalannya, untuk periode 2020/2021 ini, kedelai AS sudah diborong China. Indonesia harus cari pemasok lain, karena panen kedelai lokal masih dua bulan lagi. Itupun jumlahnya sedikit,” ucap Amin.

Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), hingga 10 Desember 2020 lalu, China telah membeli 58 persen kedelai dari Amerika Serikat untuk kontrak 2020-2021.

Baca juga: Lonjakan Harga Kedelai dan Menghilangnya Tahu-Tempe Jadi Catatan Merah Pemerintah di Awal Tahun

China membutuhan pasokan yang besar untuk kebutuhan pakan babi pasca peternakan mereka pulih dari wabah flu babi.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini