Baca tanpa iklan
Fakta historis kepeloporan NU dalam sejarah Republik Indonesia adalah ketika Hadhratus Syaikh Hasyim Asy`ari memfatwakan resolusi jihad nasional 22 Oktober 1945, atas permintaan Bung Karno. Ini dilakukan untuk menghadapi agresi sekutu pimpinan Inggris yang segera waktu itu mendarat di Surabaya.
Resolusi jihad tersebut menjadi landasan perlawanan heroik rakyat Surabaya menghadapi Sekutu, mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Lahirnya Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 merupakan fakta bersejarah bagi perjuangan kaum santri melawan penjajah, yang kini diabadikan sebagai Hari Santri Nasional (HSN). Penetapan HSN tersebut adalah berkat kerjasama yang jitu antara NU dan PDIP, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
Hasil kerjasama lain yang begitu monumental ialah penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila.
"Berjuang keras bersama, dalam sejumlah seminar dan rapat-rapat akbar jamaah NU, dan setelah berhasil mematahkan penolakan dari pihak-pihak tertentu, akhirnya berhasillah ditetapkan secara resmi tanggal 1 Juni itu sebagai Hari lahir Pancasila," kata Hamka.
Dalam sejarahnya, NU juga pernah mengangkat Bung Karno sebagai Waliyul Amri Ad-Dhaririy bi As-Syaukah. Gelar ini yang mengukuhkan posisi Bung Karno sebagai Presiden yang wajib ditaati oleh umat Islam.
Sementara itu, Bung Karno sendiri, selama memangku jabatan presiden, lebih banyak mempercayakan Kementerian Agama dipimpin oleh Ulama Nahdhiyin. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bung Karno selalu mementingkan pelayanan masyarakat berbasis keumatan menurut khittah kaum Nahdhiyin.
"Untuk mengenang indahnya kebersamaan itu jugalah, PDI Perjuangan melalui ormas Bamusi akan menggelar perayaan Harlah NU ke-95 ini," pungkasnya.