Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu.
Video pembukaan rapat ini baru diunggah pada Minggu (31/1/2021).
Jokowi mengatakan, esensi dari PPKM saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak tegas.
Padahal, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Baca juga: PPKM Tidak Efektif, Presiden Jokowi Minta Kabinetnya Cari Formula Baru Tangani Penyebaran Covid-19
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," imbuhnya.
Sejumlah menteri dan pejabat hadir dalam rapat terbatas itu, di antaranya Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dalam rapat tersebut Jokowi menyebut ketidakefektifan PPKM terlihat dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.
Jokowi juga menunjukkan bahwa PPKM berdampak pada penurunan ekonomi.
Ia mengatakan, masalah penurunan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan, selama PPKM mampu menekan kasus positif Covid.
"Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya juga turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," kata Jokowi.
"Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk terlibat lebih sering untuk memberi contoh kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat.
Baca juga: Presiden Jokowi Akui Pelaksanaan PPKM Tidak Efektif Tekan Penularan Covid-19