Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021).
Dalam rapat itu, dua anggota Komisi IV dari Fraksi yang berbeda sama-sama mencecar Syahrul terkait kelangkaan pupuk subsidi.
Salah satu anggota Komisi IV DPR RI itu adalah Riezky Aprilia dari Fraksi PDI Perjuangan.
Riezky mempermasalahkan dan mempertanyakan pupuk subsidi yang langka di lapangan.
"Rp33 triliun itu disinggung pak Presiden, subsidi pupuk outputnya ini signifikan atau tidak? Toh kelangkaan pupuk masih ada di lapangan," ujar Riezky, dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi IV, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021).
Baca juga: Aceh Tamiang Bagikan 12.566 Kartu Tani untuk Salurkan Pupuk Bersubsidi
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Riezky juga mengatakan petani sampai menyatakan tak perlu ada subsidi pupuk jika pada akhirnya susah didapatkan.
"Ini saya mau sampaikan juga, bukan aspirasi kami pribadi ya pak, ini dari petani. Mereka bilang ke saya, daripada ribet, mending dicabut aja subsidinya. Besar harapan saya jajaran bapak cek, survei lah di lapangan langsung," jelasnya.
Terkait hal itu, Syahrul mengatakan efektivitas subsidi pupuk terlihat dengan adanya kenaikan produksi dari rata-rata 4 ton per hektar menjadi 5,2 ton per hektar oleh para petani.
Menurutnya itu lebih tinggi dibandingkan produktivitas produksi pertanian negara lain seperti India (3,8 ton per hektar), Bangladesh (4,7), Thailand (3,09), Myanmar (3,9), hingga Kamboja (3,5).
Baca juga: Antisipasi Musim Tanam, Stok dan Distribusi Pupuk Non-Subsidi Diperbanyak
"Saya kira kalau diteliti dari pupuk subsidi belum ada, hanya 4 ton per hektare, ini sudah terlalu bagus. Setelah ada pupuk ini pertumbuhannya 5,2 juta ton per hektare. Apakah ini berhasil dan tidak berhasil, data ini harus dipertimbangkan. Kalau tidak ada pupuk, pasti turun di bawah 5 juta ton," kata Syahrul.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal menduga ada permasalahan di distributor yang menyebabkan pupuk subsidi langka di lapangan.
Seperti halnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terdapat distributor yang sengaja menjual pupuk subsidi hingga Rp 10.000 per kilogram yang jauh dari harga yang ditetapkan.
Baca juga: Kementan Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Jual Pupuk Paket Subsidi dan Non Subsidi
"Sumber masalah bukan cuma di Kementan, ini ada distributor juga di dapil kami ini pak, petani dipaksa membeli pupuk subsidi Rp10.000 per kilogram, jadi kalau 50 kilogram ya Rp500.000 dia pak. Kalau tidak mau, ya nggak dapat haknya dia subsidi ini," kata Andi.
"Ini harusnya dipantau dari Pupuk Indonesia juga, ada nggak sistem monitoring digital? Ada nggak distributor masuk penjara karena selewengkan harga pupuk subsidi. Kalau bisa, ini BUMDes kita aja jadi pengecer gitu pak," imbuhnya.
Syahrul pun menjawab bahwa permainan dari distributor memang bisa terjadi.
Karenanya, dia meminta anggota Komisi IV DPR RI untuk melapor agar diusut Kementan jika mengetahui hal tersebut.
"Agen yang dominan di bawah memang suka jadi permainan tertentu. Pertanian itu terlalu banyak permainan yang dihadapi dari luar, kami akan cek kalau ada laporan seperti itu," kata Syahrul.