TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna mengetahui langsung pelaksanaan program pemerintahannya, Makan Bergizi Gratis (MG), yang mulai digelar hari ini, 6 Januari 2025.

"Tapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada wartawan.

Hanya saja, kata Hasan, waktu dan lokasi yang menjadi sasaran sidak yang akan dilakukan Presiden Prabowo belum ditentukan. 

Yang pasti, Presiden Prabowo akan sidak sesuai dengan lokasi yang dirasa tepat.

"Mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp 10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.

"Sama. Jadi, tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lain-lain," ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat, Senin (6/1/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS: DPR-Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Rp89,4 Juta, Jemaah Bayar Rp55,4 Juta

Meutya bilang, menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah. Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Jadi, Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia," ujar dia.
"Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai," sambungnya.

Untuk informasi, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.
Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).