Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wapres RI, Muhammad Jusuf Kalla ikut menanggapi pernyataan Presiden Jokowi untuk memberikan kritik kepada pemerintah agar roda pemerintahan berjalan baik.
Saat menghadiri sebuah acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jusuf Kalla mengulas tentang kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.
Ongkos politik yang tinggi di seluruh momen politik memberi andil menurunnya kualitas demokrasi.
Padahal sejatinya, pemerintahan yang demokratis ujung-ujungnya untuk memberikan kesejahteraan rakyat; dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.
JK sapaannya secara daring menghadiri Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI.
Baca juga: PKB Lirik Agnez Mo dan Raffi Ahmad Maju di Pilgub DKI, Bagaimana dengan Gibran?
Baca juga: Istana Pastikan Pemerintah Tak Punya Buzzer
Mimbar demokrasi kebangsaan ini digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat (12/2/2021).
“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” urai politisi kelahiran Bone ini di awal pemaparannya.
Menurut mantan menteri era Megawati ini, ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diketahui.
Karena dalam dasar demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.
“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.
Kedua, JK pun menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.
Selain itu, JK menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.
“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Penjelasan Moeldoko Cara Kritik yang Benar
Presiden Jokowi meminta komponen masyarakat melayangkan kritik kepada pemerintah atas pelayanan publik yang tidak maksimal.
Namun banyak yang meragukan pernyataan Presiden. Faktanya, banyak pihak ragu karena ada yang melakukan kritik terhadap pemerintah tapi justeru berakhir di tahanan.
Bagaimana cara melayangkan kritik yang dijamin bebas seperti permintaan Presiden Jokowi?
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan panduannya.
Moeldoko meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah tidak akan menangkap warga bila melaporkan kondisi pelayanan publik.
"Saya pastikan kalau Anda lapor tidak akan kami tangkap. Jadi jangan ragu-ragu. Silakan gunakan sarana itu dengan sebaik-baiknya," kata Moeldoko dalam acara Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar melalui kanal Youtube pada Kamis (11/2/2021).
Moeldoko mengatakan masyarakat bisa menggunakan laman lapor.go.id untuk menyampaikan persoalannya.
"Demikian juga kalau ada kesalahan dari kami. Hal-hal yang belum memuaskan saya mohon maaf, tapi sekali lagi setidaknya kami mendengar keluhan Anda," ujar Moeldoko.
Menurut Moeldoko, KSP melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan laporan tersebut dengan cepat. "Kepada siapa pun dapat menyampaikan di lapor.go.id," ujar Moeldoko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan atau potensi maladminstrasi dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden Jokowi dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada 8 Februari 2021.
Sebelumnya, Istana belakangan ini menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan yang meminta agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.
Pernyataan itu keluar dari Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan," kata Jokowi dalam penyampaian laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2020 secara virtual, Senin (8/2).
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan bahwa kritik, saran, dan masukan itu seperti jamu yang menguatkan pemerintah.
"Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono di peringatan Hari Pers Nasional (9/2).