Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Video pernyataan mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun, soal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beredar luas.
Dalam video berdurasi sembilan menit tersebut, Jhoni melayangkan sejumlah tuduhan terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.
Dikutip Tribunnews, Selasa (2/3/2021), Jhoni mengungkapkan Partai Demokrat menjadi partai dinasti setelah SBY menjabat sebagai Ketua Umum lewat kongres yang digelar pada 2013 silam di Bali.
Ketika itu, SBY menjabat sebagai Ketua Umum Partai, sementara Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) menjadi Sekretaris Jenderal.
Lebih lanjut, Jhoni menyebut SBY sama sekali tidak terlibat dalam pendirian Partai Demokrat.
Baca juga: POPULER NASIONAL: Jhoni Sebut SBY Rebut Kepemimpinan Anas | Sederhananya Sosok Artidjo Alkostar
Baca juga: Michael Wattimena Nilai Jhoni Allen Jelek-jelekkan SBY & Demokrat: Barometer Apa AHY Gagal Memimpin
Jhoni mengklaim SBY baru bergabung dengan Demokrat setelah mundur dari kabinet Megawati Soekarnoputri.
Tak hanya itu, Jhoni Allen Marbun juga menuding SBY lah sebenarnya yang telah melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat.
Kudeta tersebut, ungkap Jhoni, terjadi saat kepemimpinan Anas Urbaningrum.
Dirangkun Tribunnews, berikut tuduhan Jhoni pada SBY:
1. Bentuk partai dinasti
Dalam pernyataannya, Jhoni Allen Marbun mengatakan Demokrat menjadi partai dinasti sejak kepemimpinan SBY pada 2013 silam.
Kala itu, melalui Kongres ke-3 Partai Demokrat di Bali, SBY ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai dan EBY menjabat Sekretaris Jenderal.
"Sudah tertanam di masyarakat bahwa Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak KLB pertama di Bali tahun 2013."
"Dimana Bapak SBY jadi ketua umum dan anak kandungnya, Edhie Baskoro Yudhoyono, sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat," ujar Jhoni.
2. Tak terlibat pendirian partai
Baca juga: Michael Wattimena Geram Jhoni Allen Jelek-jelekkan SBY dan Demokrat: Tak Elok Bicara di Depan Umum
Baca juga: DAFTAR HARTA Jhoni Allen, Kader Demokrat yang Dipecat & Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Capai Rp 43 M
Jhoni bersumpah SBY sama sekali tidak terlibat dalam mendirikan Partai Demokrat.
Ia mengatakan saat itu Partai Demokrat didirikan oleh 99 orang di Jakarta, tanpa SBY, tahun 2001.
Menurut Jhoni, SBY baru bergabung setelah Demokrat lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2004.
Saat itu, SBY memasukkan almarhumah Ani Yudhoyono sebagai satu diantara Wakil Ketua Umum.
Sebagai informasi, Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001.
Sementara, SBY mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan era Megawati pada di tahun 2004.
"Fakta sejarah yang benar, bahwa Partai Demokrat diaktakan di notaris oleh 99 pendiri partai di Jakarta, kemudian gayung bersambut bermunculan, para pendiri Partai Demokrat di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia."
"Saya dan para pendiri beserta senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat."
"Saya menyatakan bahwa di dalamnya perjuangan para kader dari Sabang sampai Merauke bersusah payah, bekerja keras, tidak mengenal lelah dan waktu, untuk bekerja bersama-sama meloloskan Partai Demokrat pada verifikasi KPU sehingga menjadi peserta Pemilu 2004."
"Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah, sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan."
Baca juga: SBY Dituding Kudeta Anas, Demokrat: Untuk Mantan Kader yang Dipecat, Jangan Umbar Pepesan Kosong
Baca juga: SBY Tak Pernah Mengkudeta Anas Urbaningrum di Partai Demokrat
"SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil ketua umum dan hanya menyumbang uang seratus juta rupiah dalam bentuk empat travel check di Hotel Mirah, Bogor."
"Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati, baru muncul dalam acara Partai Demokrat di Hotel Kinasih di Bogor, dimana saat itu saya ketua panitianya."
"Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat," bebernya.
3. SBY pelaku kudeta sebenarnya
Menurut Jhoni, SBY adalah pelaku kudeta terhadap Partai Demokrat yang sebenarnya.
Hal ini terjadi saat Anas Urbaningrum masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai.
Jhoni mengatakan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai, yang kala itu juga menjabat sebagai Presiden RI ke-6, berupaya mengambil alih kepemimpinan Anas dengan cara membentuk presidium.
Saat itu, ujar Jhoni, Anas terlibat masalah hukum, namun belum berstatus menjadi tersangka.
"Siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat? Mari kita buka fakta sejarah."
"Pada saat Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara demokratis pada Kongres ke-2 di Bandung tahun 2010, dalam perjalanannya Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum, namun belum status tersangka."
Baca juga: Pengamat Ini Sebut SBY dan Elite PD Zalimi Moeldoko
Baca juga: Sejumlah Kader Dipecat Demokrat, Darmizal: Ini Menunjukkan Wajah SBY Sebenarnya
"SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden Republik Indonesia, mengambil kekuasaan Ketua Umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium, dimana ketuanya adalah SBY, Wakil Ketua Anas Urbaningrum, yang tidak memiliki fungsi lagi dalam menjalankan roda Partai Demokrat sebagai Ketua Umum."
"Inilah kudeta yang pernah terjadi di tubuh Partai Demokrat. Setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, terjadilah KLB pertama atau Kongres ke-3 Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015, dimana beliau (SBY) mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum."
"Sehingga saya Jhoni Allen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjabat Ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat ketua umum Partai Demokrat."
"Padahal pada Kongres ke-2 2010 (Marzuki Alie) memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum," tutur Jhoni.
4. Merekayasa Kongres Partai Demokrat
Jhoni Allen Marbun menuding SBY telah merekayasa Kongres Partai Demokrat sebanyak dua kali.
Yang pertama adalah Kongres ke-4 Partai Demokrat di Surabaya tahun 2018.
Jhoni mengatakan SBY merekayasa jalannya kongres agar ia bisa menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai.
Kemudian yang kedua adalah saat Kongres ke-5 di Senayan, Jakarta, pada 2020, dimana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Ketua Umum lewat aklamasi.
"Pada Kongres ke-4 2018 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat."
"Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Demokrat di seluruh tanah air."
"Selanjutnya, pada Kongres ke-5 2020 di Senayan, Jakarta, kembali SBY merekayasa tata cara kongres tidak sesuai bagaimana mestinya."
"Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan, dimana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum."
"Selain itu, tidak ada laporan pertanggung jawaban dari Ketua Umum SBY."
"Setelah pidato Ketua Umum SBY, peserta kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar arena kongres."
"Semestinya, seluruh peserta kongres memiliki hak bicara padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan ketua umum atau perbedaan pendapat."
"Selanjutnya, SBY mendesain ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk men-declare AHY menjadi ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi," pungkas dia.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)