"Dengan aturan AD/ART seperti itu, maka pelaksanaan KLB untuk mengevaluasi kepemimpinan AHY pasti sulit," imbuhnya.
3. Jokowi Disarankan Evaluasi Moeldoko
Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi Moeldoko.
Hal ini terkait peran Moeldoko dalam KLB Demokrat hingga ia terpilih sebagai Ketua Umum.
“Presiden harus mengevaluasi. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KSP itu bukan alat permainan politik, tapi untuk menopang kerja-kerja kebijakan publik presiden,” kata Umam saat dihubungi, Jumat (5/3/2021), dikutip dari Kompas.com.
Ia menilai aksi poltik Moeldoko bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan.
Sebab, jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.
Baca juga: Soal Kudeta Demokrat, Mantan Kader Demokrat Roy Suryo Anggap De Javu Sedang Terjadi
Umam mengatakan, jika Presiden Jokowi mendiamkan tindakan bawahannya yang terang-terangan mengacak-acak rumah tangga internal partai lain, hal itu bisa ditafsirkan bahwa Presiden memberi restu politiknya.
“Jika memang Presiden berkomitmen pada prinsip dasar demokrasi, Presiden harusnya selamatkan Demokrat," kata Umam.
(Tribunnews.com/Daryono/Vincentius Jyestha Candraditya/Fransiskus Adhiyuda Prasetia) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)