Baca tanpa iklan
Hal itu lantaran adanya peraturan yang mengharuskan para kader menyetor upeti setiap bulan.
"Saya enggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini," ujarnya.
"Sungguh saya enggak tahu akan ada PO (Peraturan Organisasi) yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya, saya malu," pungkasnya.
Diketahui, Darmizal merupakan salah satu kader Demokrat yang dipecat karena terlibat dalam upaya mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Upaya tersebut berujung pada terselenggaranya KLB yang digelar kubu kontra-AHY di Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu.
Adapun, KLB tersebut menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Baca juga: Moeldoko Pilih Jhoni Allen Jadi Sekjen Demokrat, Inisiator KLB yang Pernah Jadi Tim Anas Urbaningrum
Kubu Demokrat pro-AHY sebelumnya telah mengirim berkas kepada Kementerian Hukum dan HAM pada Senin, 8 Maret 2021.
Kemudian, disusul dengan kubu Demokrat kontra-AHY yang mengirimkan hasil KLB pada Selasa, 9 Maret 2021 kemarin.
Kini, pihak Kemenkumham akan meninjau kedua berkas tersebut untuk menentukan keabsahan hasil KLB partai Demokrat kubu kontra-AHY.
(Tribunnews.com/Maliana/Reza Deni)