News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gejolak di Partai Demokrat

Pengamat: Moeldoko Tak Bisa Disalahkan soal Jadi Ketum Demokrat, Harusnya Jadi Koreksi AHY dan SBY

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Whiesa Daniswara
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pengamat menilai Moeldoko tak bisa disalahkan saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Terkait hal ini, pengamat mengatakan harusnya menjadi koreksi AHY dan SBY.

"Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih. Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak."

Baca juga: Ketua BPOKK Demokrat Sebut Pernyataan Kubu Moeldoko Layaknya Kaset Kusut, Hanya Mengulur-ulur Waktu

Baca juga: Menilik Gedung yang Bakal Jadi Markas Demokrat Kubu Moeldoko di Jalan Pemuda, Masih Berantakan

"Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi," tandasnya.

Meski Teddy menilai Moeldoko tak bisa disalahkan atas kehadirannya di tengah Demokrat, pengamat politik President Unviersity, Muhammad AS Hikam, mengungkapkan hal berbeda.

Dilansir Tribunnews, Hikam menganggap posisi Moeldoko saat ini sebagai KSP sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, menyulitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko dan Jokowi (TRIBUNNEWS Herudin / THE JAKARTA POST Seto Wardhana)

Anggapan Hikam ini disampaikan saat awalnya ia ditanya soal sikap Jokowi yang terkesan diam atas terlibatnya Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat.

Hikam mengatakan, sikap diam Jokowi bisa diartikan berbagai hal.

"Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya diamnya Pak Jokowi ini."

"Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi atau diam karena memang internal di dalam Istana juga terjadi pergesekan."

"Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu, bagaimana yang harus dilakukan di dalam soal ini," beber Hikam dalam acara Mata Najwa yang videonya diunggah di YouTube Najwa Shihab pada Kamis (11/3/2021).

Ia menambahkan, posisi Moeldoko yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan, membuat Jokowi sulit untuk tidak menciptakan reaksi publik bahwa dirinya tak tahu-menahu.

"Bagaimanapun yang namanya KSP Moeldoko itu adalah bagian dari Istana, bagian dari pemerintahan."

Baca juga: Laporan Terhadap Andi Mallarangeng Tak Diterima, Kubu Moeldoko Minta Penyidik Polda Metro Dicopot

Baca juga: Jhoni Allen dan Darmizal Masuk Daftar 10 Orang yang Digugat Demokrat, Bagaimana dengan Moeldoko?

"Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang nomor tiga tadi itu, seolah-olah Pak Jokowi tidak berdaya atau tidak tahu bagaimana harus menyikapi ini," terangnya.

Saat ditanya Najwa Shihab soal desakan sejumlah pihak yang meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP, Hikam tak menjelaskan secara gamblang.

Namun, Hikam menilai posisi Moeldoko saat ini mempersulit Jokowi.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini