Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, pemenang sesungguhnya di drama Partai Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau AHY.
“Karena dengan penolakan Kemenkumham tersebut, Jokowi telah lepas dari cap atau tudingan sebagai pemecah Partai Demokrat,” ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).
Sementara citra SBY, kata Qodari, telah luntur pasca-drama Partai Demokrat. Sebab aneka masalah di PD telah terungkap khususnya tentang minimnya demokrasi di internal parpol berlogo segi tiga merah putih itu.
Baca juga: Partai Demokrat Kubu Moeldoko dan AHY Saling Desak untuk Sampaikan Permintaan Maaf ke Jokowi
“Dulu pernah terbit biografi berjudul “SBY Sang Demokrat”. Buku ini luntur karena kan sekarang terungkap bahwa AD/ART-nya Partai Demokrat banyak masalah dan kurang demokratis,” ujar Qodari.
Qodari juga setuju dengan pendapat Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seharusnya meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, menurutnya, kubu AHY sebelumnya telah membangun kesan bahwa istana berada di balik kudeta di Partai Demokrat.
Baca juga: Razman Arif Mundur dari Kubu Moeldoko, Kubu AHY: Bagi Kami, Gerombolan Moeldoko Masa Lalu
Penolakan terhadap pendaftaran KLB di Kementerian Hukum dan HAM merupakan bukti dari analisis Qodari yang telah disampaikan sejak awal bahwa masalah yang ada di Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal partai Demokrat dan bukan intervensi dari luar apalagi istana.
“Masalah utama atau apinya ada di dalam. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB,” ungkap Qodari.
Qodari menilai, pernyataan Immanuel itu karena AHY adalah orang yang telah membangun kesan bahwa istana berada di balik gerakan upaya kudeta Partai Demokrat.
“Konstruksi kesan itu dimulai dengan pengiriman surat ke istana oleh AHY,” kata Qodari dalam keterangan pers pada Senin (5/4/2021).
Menurut Qodari keputusan Kemenkumham yang menolak pengesahan pengurus PD versi KLB menunjukkan permasalahan PD bukan karena intervensi dari luar apalagi istana tetapi berpusat pada masalah internal.
“Masalah utama atau apinya ada di dalam. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB,” ujar Qodari.
Saling Desak Minta Maaf ke Jokowi
Dua kubu baik kubu Moeldoko maupun kubu AHY saling mendesak agar meminta maaf terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kubu Moeldoko mendesak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY untuk meminta maaf ke Jokowi karena tuduhan Jokowi terlibat dalam KLB.
"Kami mengharapkan pak SBY, AHY dan pengikutnya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada bapak Presiden Jokowi, kepada Kemenkumham, kepada pemerintah, dan khususnya kepada bapak Moeldoko karena telah menebarkan fitnah karena telah menuduh-nuduh bahwa pemerintah terlibat di dalam pengambilalihan Partai Demokrat," kata Muhammad Rahmad.
Ia pun menekankan, kisruh yang terjadi di Partai Demokrat adalah murni masalah internal.
Sehingga, hal itu mematahkan asumsi tentang keterlibatan pemerintah dalam gejolak di Partai Demokrat.
"Ini sekali lagi tidak membuktikan sama sekali bahwa pemerintah terlibat. Ini adalah murni konflik internal Partai Demokrat," jelas Rahmad.
"Bapak Moeldoko juga diundang, diajak oleh kader. Jadi tuduhan yang disampaikan SBY, AHY kepada publik adalah tuduhan yang tidak benar."
"Itu hanya tuduhan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat kita," lanjut jubir Demokrat KLB.
Baca juga: Partai Demokrat Versi KLB Ditolak, Pengamat: Tuduhan Cikeas Bahwa Istana Terlibat Tak Terbukti
Sementara itu, Partai Demokrat kubu AHY juga mendesak permintaan maaf dari kubu Moeldoko.
"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan presiden."
"Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, seperti diberitakan Tribunnews.com, Sabtu (3/4/2021).
Herzaky menegaskan, kubu Moeldoko sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya.
Sehingga, menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.
"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," kata dia.
Selain itu, permintaan maaf kepada Presiden Jokowi pun dinilai harus dilakukan.
Sebab, Moeldoko sendiri seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden.
"Gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama presiden dalam berbagai kesempatan."
"Malah mencoba membenturkan presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY."
"Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," ungkapnya.
Herzaky pun mempertegas, kubu AHY sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam gejolak di Partai Demokrat.