Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik internal dalam kubu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB) dari sejumlah kader partai di daerah terus menguat.
Terkait hal ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB pun turut menjadi sorotan.
Saat Tribunnews.com berada di lokasi, Kamis (15/4/2021) sekira pukul 11.20 WIB, kantor DPP PKB terpantau tak ada kegiatan yang berarti, terlebih di area luar kantor.
Baca juga: Arus Bawah PKB Bahas Nama Yenny Wahid dan Gus Yaqut Jadi Ketua Umum
Markas dari para pengurus partai PKB ini terlihat sepi, hanya ada sekira 5 unit mobil terparkir di area depan kanto,r yang didominasi warna putih dan hijau ini.
Tak hanya itu, tak ada penjagaan khusus yang dilakukan petugas keamanan di sekitaran kantor yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat tersebut.
Diketahui, Sebelumnya, Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa (MLB). Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).
Baca juga: HARTA KEKAYAAN Ketum PKB Cak Imin Capai Rp14 Miliar, Hanya Punya 2 Kendaraan
Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).
Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum. Sehingga AD/ART partai diubah.
Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.
"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.
Baca juga: Politikus PKB: Spectra Line Sejalan Dengan Program Reformasi Birokrasi
Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART.