Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat ini turut menjadi sorotan.
Hal ini setelah muncul isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dikabarkan bakal dilakukan dalam waktu dekat.
Isu perombakan kabinet mengemuka setelah DPR menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pembentukan Kementerian Investasi.
Menjadi pertanyaan apakah Nadiem yang saat ini menjabat Mendikbud bakal dipertahankan sebagai menteri baru Mendikbudristi ataukah digantikan orang lain.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Semakin Menguat, 2 Pengamat Ini Menilai Posisi Nadiem Makarim Layak Diganti
Di tengah isu reshuffle kabinet yang tengah bergulir, Nadiem mengunggah foto selfie-nya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Foto itu diunggah Nadiem di akun Instagramnya, @nadiemmakarim, Rabu (21/4/2021).
Dalam foto tersebut, Nadie terlihat mengenakan masker sementara Megawati tampak tersenyum cerah.
Dalam keterangan foto yang ia tulis, Nadiem menyebut ia membicarakan soal program Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila.
"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," tulis Nadiem.
Tidak diketahui, apakah pertemuan itu terkait isu reshuffle ataukah tidak.
Penjelasan Ahmad Basarah
Terkait pertemuan Nadiem Makarim dengan Megawati, politikus PDIP yang juga Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, memberi penjelasan.
Menurut Basarah, Megawati bertemu dengan Nadiem dalam kapasitas Mega sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.
Selain dirinya, hadir pula dalam pertemuan itu Kepala BPIP, Yudian Wahyudi; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly; dan juga Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2021).
Basarah mengungkapkan pertemuan tersebut membahas soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Basarah membantah jika disebut mata pelajaran Pancasila yang tidak masuk ke dalam PP 57/2021 karena UU Sisdiknas itu menyebut bukan pelajaran wajib.
Baca juga: Nadiem Targetkan 75.000 Guru Ikut Program PembaTIK 2021
Menurut Ketua DPP PDIP itu, pelajaran Pancasila merupakan hal penting dalam sebuah negara.
"Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi apalagi bertentangan dengan Pancasila," kata Basarah melalui keterangannya, Rabu (21/4/2021).
Basarah menambahkan, selain dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga sudah diatur mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib.
"Mestinya yang dilakukan pemerintah dalam membentuk PP 57 tahun 2021 juga merujuk kepada UU 12 tahun 2012 tersebut bukan malah melanjutkan kekosongan hukum pada UU Sisdiknas tersebut," ujar Basarah.
Sementara itu, Megawati menjelaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukkan dalam Standar Pendidikan Nasional.
Pasalnya, sangat fundamental fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita agar generasi muda kita tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
"Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," ucap Megawati.
Nadiem menyambut baik hasil diskusi dengan Megawati dan menyatakan persetujuannya agar dalam revisi PP 57 tahun 2021 akan memasukan mata pelajaran Pancasila dalam Standar Pendidikan Nasional.
"Sikap saya selaku Mendikbud setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukan dalam revisi PP 57 tahun 2021 dengan nama mata pelajaran 'Pancasila dan Kewarganegaraan'," ujar Nadiem.
"Saya mohon bantuan semua pihak untuk mengawal revisi PP 57 tahun 2021 untuk memasukkan mata pelajaran Pancasila karena instansi yang berwenang untuk revisi PP tersebut bukan hanya pihak Kemendikbud," lanjutnya.
(Tribunnews.com/Daryono/Chaerul Umam)