Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengharapkan dukungan penuh kepada Kemendagri dalam setiap aktivitasnya.
Kemendagri sangat berperan besar baik melalui kehadiran langsung Pak Menteri maupun para Dirjen yang mewakili saat kegiatan yang diadakan Apkasi.
"Hal ini terus mendorong kami untuk terus berkoordinasi, berkonsultasi dan bekerjasama dengan Kemendagri untuk ke depan bisa membantu kami di pemerintah kabupaten bisa menjalankan fungsi kepemerintahan selaras dengan kebijakan-kebijakan nasional," kata Sutan Riska Tuanku di sela-sela silaturahmi dewan pengurus dan santunan anak yatim di Jakarta, Kamis (22/04/2021).
Bupati Dharmasraya menyampaikan bahwa Apkasi belum lama ini telah menyelenggarakan rapat teknis untuk memberikan masukan terhadap Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022.
Beberapa isu yang mengemuka adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Pembahasan SIPD bagi para bupati cukup antuasias untuk disikapi, bukan kami di daerah tidak suka dengan SIPD, justru pembahasan kami lebih mengharapkan bimbingan dan arahan khusus dari Kemendagri agar terjadi keseragaman di semua pemerintah kabupaten.
Baca juga: Dana Desa 2020 Terserap Paling Tinggi dalam Enam Tahun, Angkanya 99,95 Persen karena Covid-19
Apkasi mendorong SIPD ini bisa menjadi program unggulan dari pemerintah pusat," tegas Sutan.
Sutan menjelaskan sesuai amanat Munas V Apkasi 2021 yakni tentang susunan kepengurusan Apkasi masa bhakti 2021-2026.
"Alhamdulillah tugas kami untuk menyusun dewan pengurus telah rampung dan kami berniat untuk melaporkan langsung kepada Mendagri dalam waktu dekat ini,” ujar Sutan lagi.
Menanggapi telah terbentuknya dewan pengurus Apkasi, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, pesan Pak Mendagri kepada Apkasi jika memang ada masalah yang menyangkut pemerintahan daerah bisa didiskusikan.
"Nomer HP dirjen-dirjen di Kemendagri siap kami share sehingga kapan pun bapak bupati, ibu bupati dan jajarannya setiap ada permasalahan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya kami berharap bisa segera dikoordinasikan, dikonsultasikan ataupun diadakan audiensi secara langsung,” katanya.
Ardian menambahkan, ada beberapa hal strategis yang memang Kemendagri sangat senang sekali dan butuh masukan dari para pengurus Apkasi.
Pertama, sebutnya, menyangkut Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
“Selama ini kami belum pernah meminta masukan, namun dari pengalaman 2021, karena bapak dan ibu bupati-lah yang menjadi aktor implementator kebijakan Kemendagri menyangkut desain APBD, maka kami sangat berharap segala bentuk masukan dan saran yang konstruktif.
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Siapkan Tempat Isolasi Mandiri Antisipasi Musim Mudik Lebaran