Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Arief Poyuono meminta Presiden Jokowi tak melakukan intervensi soal 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Menurutnya, langkah Jokowi bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari jika ada sektor lain yang gagal lulus TWK untuk menjadi ASN.
"Presiden Jokowi tidak boleh mengintervensi hasil tes TWK pegawai KPK yang nggak lulus. Ini bisa jadi preseden buruk. Jika 75 pegawai KPK diluluskan untuk jadi ASN, maka seperti guru, dosen, perawat, pegawai honorer yang tidak lulus tes TWK untuk jadi ASN harus diluluskan juga," ujar Arief Poyuono, kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Mantan Pimpinan KPK: Ada Upaya Tamatkan Riwayat KPK untuk Kepentingan Politik Pemilu 2024
Arief Poyuono sendiri berpandangan bahwa para guru, dosen, perawat hingga pegawai honorer lebih penting diluluskan menjadi ASN dibandingkan dengan 75 pegawai KPK tersebut.
Dia juga menilai lembaga antirasuah itu tak akan menghadapi kiamat dengan dinonaktifkannya Novel Baswedan Cs.
"KPK tidak akan kiamat tanpa 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK. Guru, dosen, perawat yang berstatus honorer yang tidak lulus tes TWK untuk jadi ASN harus diluluskan untuk jadi ASN jika Jokowi ikut mengintervensi KPK, BKN agar 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK tetap diluluskan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Arief Poyuono mengungkap kinerja KPK sendiri terbilang sangat buruk. Oleh karenanya, dia mengusulkan agar lembaga antirasuah itu dibubarkan.
"Malah sebelum tes pegawai KPK untuk jadi ASN pun kinerja KPK sudah sangat buruk, dan sudah pantas KPK dibubarkan agar tidak jadi institusi berkumpulnya anaconda-anaconda," jelasnya.
"Lebih bagus dibubarkan dan anggaran KPK yang besar dialihkan ke institusi Kejaksaan Agung dan Polri untuk meningkatkan pemberantasan korupsi," tandasnya.
Sikap Gerindra
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman menilai pihaknya sepakat dengan pernyataan yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik penonaktifan 75 pegawai KPK akibat tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Habiburokhman mengaku setuju dengan pandangan Jokowi dimana jangan sampai ada pegawai KPK yang merasa disingkirkan.
"Secara garis besar kita sepakat dengan sikap Bapak Presiden. Intinya jangan sampai ada yang disingkirkan tetapi jangan ada juga yang disudutkan seolah ingin merusak KPK," ujar Habiburokhman, kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Mantan Pimpinan KPK: Ada Upaya Tamatkan Riwayat KPK untuk Kepentingan Politik Pemilu 2024