Baca tanpa iklan
Ia menuturkan proses masuk KPK tersebut melalui 7 tahapan tes.
Dimulai dari psikotes hingga pendidikan bela negara berupa tes wawasan kebangsaan selama 48 hari oleh Kopassus di Pusdik Kopassus.
"Jadi kami selama 48 hari itu dikarantinanya kami tidak memegang HP, tidak bisa mengakses dunia luar. Jadi kegiatannya hanya menerima materi soal anti korupsi dan bela negara. Ada wawasan kebangsaan juga di sana yang disampaikan pelatih-pelatih yang merupakan Kopassus atau baret merah," ungkap dia.
Putri menyebut TWK yang digelar oleh BKN berbeda dengan pendidikan bela negara yang diterimanya saat dilatih oleh Kopassus.
Putri menuturkan, wawasan kebangsaan yang diterimanya dari pelatih Kopassus berupa penerapan Pancasila, UUD 1945 hingga sejarah Indonesia.
Hal tersebut jauh berbeda dibandingkan pertanyaan yang diajukan saat TWK yang digelar oleh BKN yang berupa indeks moderasi bernegara.
"Indeks moderasi bernegara yang aku yakin bahwa itu sikap. Sikap itu tidak ada yang benar dong yang salah dan yang benar. Misal, ada satu pertanyaan yang harus kami sikapi di tes itu sudah beredar di media salah satunya adalah semua orang China sama saja. Itu kami harus menentukan setuju atau tidak setuju terkait pernyataan itu," ungkap Putri.
"Tetapi tidak diberikan konteks. Sama sajanya seperti apa. Kalau misal kesetaraan dalam hukum ya sama dong. Kita setuju kalau itu. Kalau sama sajanya secara pribadi itu kan harus dikenal dulu dong satu satu," ujar dia.
Sementara itu dalam diskusi lain, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian, mendesak pihak terkait yakni pimpinan KPK, Kepala BKN hingga Presiden Joko Widodo mempertahankan seluruh pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK agar tetap bekerja di lembaga antirasuah itu.
Ia menilai polemik tidak lulusnya 75 pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan serta Harun Al Rasyid dalam TWK akan berdampak pada menurunnya kinerja pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Tidak lulusnya para pegawai KPK dalam TWK menyebabkan menurunnya performa KPK yang berakibat pada penurunan Indeks Persepsi Korupsi," jelas Andre dalam dalam diskusi virtual Forum Diskusi Salemba (FDS) dengan tema 'Menimbang Tes Wawasan Kebangsaan KPK: Prospek Penegakan Anti Korupsi ke Depan?', Sabtu (29/5/2021).
Kata Andre, menurunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merupakan dampak langsung dari penurunan performa dari tubuh KPK.
Hal tersebut menurutnya sangat relevan dengan isu tidak lolosnya pegawai KPK dalam TWK. Untuk itu, pihaknya dalam hal ini ILUNI UI berkomitmen untuk mengawal isu ini.
"ILUNI UI melalui Policy Center akan mencoba memberikan solusi berupa policy brief sebagai masukan dalam menguatkan lembaga antikorupsi di Indonesia," imbuhnya.
Baca juga: Pertanyaan Nyeleneh Dalam TWK KPK, Pegawai Diminta Jadi Istri Kedua Hingga Singgung Threesome