Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap dirinya mendapat tekanan untuk membereskan perihal masalah 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos).
Bagaimana kronologi awal pernyataan itu muncul dari Risma?
Awalnya, Komisi VIII DPR RI tengah membahas mengenai 21 juta data ganda penerima bansos dengan Risma.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang meminta agar Risma untuk tidak melebar saat menjelaskan soal progres penyelesaian 21 juta data ganda penerima bansos.
Sebab dia menilai Risma lebih fokus menjelaskan soal data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karenanya Marwan mengaku khawatir dengan penjelasan Risma yang dapat dianggap seolah-olah Kemensos dan DPR menyetujui adanya data penerima bantuan yang fiktif.
Baca juga: Ketika Mensos Risma Dicecar Anggota DPR Soal Kebijakan Tidurkan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos
"Ini, Ibu mengurusi yang lain seolah-olah teman-teman Kemensos dan DPR menyetujui yang fiktif, padahal ibu bicara yang lain, DTKS," ujar Marwan, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos, Kamis (3/6/2021).
Tak berhenti disitu, Marwan meminta penjelasan lebih lanjut data terkait siapa-siapa saja yang seharusnya tidak menerima bansos namun masih terus menerima akibat data yang salah.
Mendengar pernyataan Marwan, Risma lantas mengungkap bahwa sebenarnya dirinya menerima banyak tekanan terkait masalah data penerima bansos.
"Saya mungkin bisa jelaskan, pak. Terus terang, pak, data ini banyak sekali tekanan, saya harus jelaskan," kata Risma.
Kemudian Risma menjelaskan perihal data ganda penerima bansos kepada Marwan secara panjang. Tapi Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto kemudian memotong pembicaraan dan menanyakan siapa pihak yang menekan politikus PDIP tersebut.
Akan tetapi Risma tak menjawab siapa sosok yang menekannya. Dia hanya menegaskan memang ada pihak yang menekan dirinya.
"Yang nekan Ibu tuh siapa, Bu?," tanya Yandri kepada Risma.
"Ada pak, mohon maaf," jawab Risma.
Yandri pun menekankan kepada Risma pentingnya untuk mengungkap hal itu, sebab pihaknya yakni Komisi VIII bisa saja menjadi pihak tertuduh.
"Ya nggak, ini kan kita yang diberikan amanah oleh rakyat kan harus tahu juga dan ini kan kita. Gini loh, Ibu, kita ini termasuk tertuduh loh, Bu," kata Yandri.
"Ah, saya mohon maaf kalau memang itu saya mohon maaf," kata Risma.