Baca tanpa iklan
Sebab, kata Eddy, itu adalah bentuk inovasi anak bangsa untuk menuju kemajuan dan kemandirian Indonesia.
Kesimpulan terakhir, Komisi VII menyepakati Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 untuk segera merampungkan pengembangan vaksin Merah Putih.
Dengan demikian, lanjutnya, vaksin Merah Putih dapat segera diproduksi secara masif dan digunakan masyarakat.
"Dengan tetap memperhatikan standar uji klinis keamanannya agar produksinya dapat segera digunakan untuk masyarakat luas," kata Eddy.
Baca juga: Tes DNA Pasien ODGJ Keluar, Ternyata Bukan Abrip Asep, Polisi yang Hilang Saat Tsunami Aceh
Alasan Terawan Gandeng AS
Dalam kesempatan itu, Terawan Agus Putranto mengaku sengaja menggandeng Amerika Serikat (AS) untuk mengembangkan Vaksin Nusantara.
Pernyataan itu muncul setelah Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menanyakan mengapa riset vaksin Nusantara penting untuk dihentikan.
Adian menanyakan apakah itu perlu dihentikan karena perihal anggaran yang besar atau adanya potensi bahaya usai disuntik vaksin Nusantara.
"Dalam kasus Vaksin Nusantara apa sih yang dikhawatirkan dari proses riset ini? Apa sih kekhawatiran negara jika riset dilakukan?" tanya Adian dalam rapat.
"Misalnya ada kerugian negara yang sangat besar di situ, membahayakan negara, membahayakan penduduk? Atau apa yang membuat sepertinya ada sesuatu yang sangat penting membuat ini harus dihentikan," lanjut Adian.
Baca juga: Terawan Sebut Vaksin Nusantara dapat Digunakan untuk Menangkal Varian Baru Corona
Namun, Terawan menjelaskan alasan dirinya menggandeng AS, dalam hal ini perusahaan Aivita Biomedical, yang diketahui memproduksi antigen SARS CoV-2 yang digunakan dalam proses pengembangan vaksin Nusantara.
Dia mengatakan sengaja menggandeng AS agar standar vaksin Nusantara juga mengacu pada negara luar. Sehingga nantinya dapat diakui pula oleh negara lain.
"Sengaja saya menggandeng Amerika, supaya standarisasinya sama," ujar Terawan.
"Dan tujuannya apa di kemudian hari, bahwa apa yang kita kerjakan di Indonesia ini bukan sekedar standar Indonesia, tapi standarnya juga mengacu pada luar sehingga nantinya juga diakui. Untuk pendapat-pendapat yang lain, saya tidak mengerti karena saya dalam lingkup seorang peneliti," tandasnya.