News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pungli Mulai Diberantas setelah Arahan Jokowi, Pengamat: Harapan Kita, Ini Tak Sekadar Gimmick

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo menelepon Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat berbincang dengan sejumlah sopir kontainer di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/6/2021). Presiden Jokowi mendengarkan langsung keluh kesah para sopir, terutama soal pungutan liar (pungli) dan tindakan premanisme. Saat itu juga Presiden Jokowi langsung menelepon Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk segera membereskan hal tersebut. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, praktik pungli oleh premanisme di Pelabuhan berhasil diringkus Polri setelah terima arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut praktik pungli sama halnya dengan tindakan korupsi.

Di tahun 2016, kata Kurnia, Jokowi sempat melakukan hal yang sama.

Pada saat itu, Jokowi menelfon Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberantas pungli di beberapa pelabuhan.

"Kejadian ini bukan kali pertama. Di tahun 2016, pak Jokowi juga menyinggung pungli di pelabuhan, yang memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat itu."

Baca juga: Kapolri Bakal Koordinasi Kemenperin Soal Bahan Kimia yang Sering Digunakan Teroris

"Ketika Presiden menelepon Kapolri, malamnya langsung ada pelakunya," ucap Kurnia, dikutip dari program Mata Najwa, Rabu (16/6/2021).

Menyoroti dua kejadian itu, Kurnia menilai respon Jokowi sebagai presiden sangat lah dibutuhkan untuk menanggapi masalah-masalah lain.

"Respon presiden ini sebenarnya dibutuhkan untuk banyak hal, karena pungli terkait dengan pemberantasan korupsi juga," imbuh dia.

Akan tetapi, lanjut Kurnia, ada isu-isu lain yang tak mendapat respon cepat Jokowi seperti halnya soal pungli itu, seperti kasus penyiraman air kerasa pada penyidik KPK Novel Baswedan hingga polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berdiskusi dalam acara talkshow POLEMIK di d'consulate resto, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019). Talkshow ini memiliki tema KPK Adalah Koentji yang membahas tentang revisi Undang-Undang KPK yang sedang bergulir. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS (TRIBUN/IQBAL FIRDAUS)

Baca juga: Ribuan Pelaku Pungli Telah Ditangkap Polisi Sejak Kapolri Ditelepon Jokowi

Lebih lanjut, Kurnia melihat praktik pungli itu memperlihatkan pengawasan aparat keamanan tak berjalan semestinya.

"Saya coba cari tadi berapa km dari kejadian tempat pungli dengan kantor polres -polsek."

"Pengakuan salah satu supir sudah berulang sejak tahun 2001. 21 tahun ini tidak bermasalah," kata Kurnia.

Kurnia meyakini pelaku pungli tak hanya preman, melainkan ada aparat publik yang juga ikut bermain.

"Saya haqqul yaqin ada pejabat publik, misalnya yang membackingi sehingga mereka bisa stay di sana di atas puluhan tahun," terangnya.

Baca juga: Kapolri: Kegiatan Sopir Kontainer Lebih Cepat dan Lancar Usai Tetapkan 27 Tersangka Pungli

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini