News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Wacana Presiden 3 Periode

SOSOK M Qodari, Usung Wacana Jokowi 3 Periode & Jokowi-Prabowo 2024, Dianggap Langgar Konstitusi

Penulis: garudea prabawati
Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengenakan kaus bergambar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto saat hadir dalam program Mata Najwa, Kamis (18/3/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Nama Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, sedang ramai di Twitter, dalam tagar #TangkapQodari.

Hal tersebut lantaran dirinya dianggap telah melanggar konstitusi setelah menyerukan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

Ia juga mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden (Wapres) di Pilpres 2024.

Baca juga: Usung Wacana Jokowi 3 Periode, Tagar TangkapQodari Trending Topic di Linimasa Twitter

Tidak hanya itu, Qodari juga membentuk Komunitas Jok-Pro 2024 atau Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024.

Komunitas Jok-Pro 2024 diketahui resmi melakukan acara syukuran dan peresmian Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) di Jakarta Selatan, Sabtu (19/6/2021) kemarin.

Lantas siapakah sosok M Qodari?

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, memberikan tanggapan terkait kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kinerja para menterinya. (Tangkapan Layar Youtube Kompas TV)

M Qodari merupakan seorang pengamat politik, dirinya juga merupakan Direktur Eksekutif Indo Barometer.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Juli 2005-Oktober 2006.

Pada 2003 hingga 2005, dirinya menjabat sebagai Direktur Riset LSI.

Pria kelahiran Palembang, 15 Oktober 1973 ini kerap kali menjadi narasumber menyampaikan hasil surveinya terkait pergerakan politik di Indonesia.

Baca juga: Polemik TWK Dianggap Sumber Petaka Pelemahan KPK, Harapan Terakhir Ada di Tangan Jokowi

Termasuk saat Pilpres 2019 dan Pilkada 2020 yang di antaranya diikuti oleh anak dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, saat Pilpres 2019 dirinya mengatakan siapapun Capres-Cawapres yang terpilih diharapkan dapat membentuk kabinet rekonsiliasi nasional.

Kabinet tersebut dianggap sebagai upaya merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat ‘terkoyak’ selama Pilpres 2019.

"Menurut saya prioritas utama bagi kita sekarang ini adalah rekonsiliasi nasional sebagai upaya merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa sehubungan dengan polarisasi Pilpres 2019 yang semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari 2014."

"Jadi saya mengusulkan untuk kabinet Pak Jokowi 2019-2021 kalau memang menang, atau dua-duanya lah, mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu semua partai yang ada itu masuk kabinet. Jadi kabinet rekonsiliasi total," kata Qodari.

Trending Twotter #TangkapQodari

Tagar #TangkapQodari menjadi trending topic di linimasa Twitter, Minggu (20/6/2021). (Twitter)

Tagar #TangkapQodari trending di Twitter, Minggu (20/6/2021), lantaran dirinya dianggap telah melanggar konstitusi setelah menyerukan dukungan Presiden Jokowi tiga periode

Di sisi lain, Qodari memang vokal mengatakan dukungannya dan kini menjadi Penasihat Komunitas Sukarelawan Jok-pro 2024

Ditayangakan Kompas TV, Qodari membeberkan sejumlah alasan terkait dukungannya tersebut.

M Qodari mengatakan majunya Jokowi sebagai Presiden pada pemilu mendatang bersama Prabowo Subianto akan mampu menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga.

Baca juga: Panglima TNI Tolak Tawaran Masakan Dapur Korps Marinir: Nanti Kehabisan, Tidak Cukup Buat Prajurit

Baca juga: Junta Milter Myanmar Bakar Desa, Komisi I DPR RI: Kebijakan ASEAN Harus Lebih Keras

"Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali."

"Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa," kata Qodari saat ditemui usai syukuran JokPro 2024, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6/2021).

M Qodari juga menyebutkan jika Jokowi dan Prabowo bersatu, maka banyak partai yang akan mendukung dan bisa menghindari perpecahan bangsa.

"Tantangannya saat ini adalah komunikasi kepada masyarakat, soal UUD itu bisa diatur lewat amandemen" ujar M Qodari.

Berita soal M Qodari lainnya.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (Kompas TV)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini