Baca tanpa iklan
Selain menjadi Menteri Penerangan, Harmoko juga menjabat sebagai Ketua DPR-MPR periode 1997-1999.
Kala itu, ia mengangkat Soeharto kembali menjadi presiden untuk masa jabatannya yang ketujuh.
Namun, ia pula yang meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran terjadi pada 18 Mei 1998.
Dilansir Kompas.com, permintaan tersebut disampaikan Harmoko secara langsung.
Baca juga: Bambang Soesatyo: Harmoko adalah Guru, Panutan Banyak Kader Golkar
Ia didampingi pimpinan lain, yakni Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid.
"Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," kata Harmoko ketika itu.
"Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional," lanjutnya.
Setelah Soeharto lengser dan Indonesia dipimpin BJ Habibie, Harmoko dipercaya menjadi Ketua MPR.
Saat usianya memasuki 77 tahun, Harmoko kesulitan berkomunikasi.
Dikutip dari health.grid.id, ia mengalami kerusakan saraf motorik otak belakang di tahun 2016.
"Memang perlu penanganan ekstra. Bicara sudah pelan dan tidak jelas."
"Kata dokter ini biasanya efek yang terjadi bagi seorang pemikir," kata Ajudan Harmoko, Daliman, Kamis (19/5/2016).
Baca juga: Kisah Harmoko Meminta Soeharto Lengser Keprabon dari Jabatan Presiden:
(Tribunnews.com/Daryono/Rizki Sandi/Pravitri Retno W) (Kompas.com/Ahmad Nasrudin Yahya Yah)