News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Reaksi Istana soal Kritikan Ibas yang Singgung Failed Nation, Tegaskan Sama Sekali Tak Terganggu

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Whiesa Daniswara
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam acara pembekalan anggota legislatif Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019)

TRIBUNNEWS.COM - Istana buka suara terkait kritikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi VI DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), pada pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Ibas mengaku khawatir Indonesia bisa disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal jika tak mampu menyelamatkan rakyatnya dari pandemi Covid-19.

Ibas juga menyoroti soal kelangkaan oksigen dan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Terkait hal ini, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi rakyat dari Covid-19.

"Presiden Joko Widodo sudah menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Fadjroel, Kamis (8/7/2021), dikutip dari YouTube KompasTV.

Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, memberikan tepuk tangan untuk Sujiwo Tejo (Tangkap layar channel YouTube Indonesia Lawyers Club) (Tangkap layar channel YouTube Indonesia Lawyers Club)

Baca juga: Isi Lengkap Kritik Ibas pada Pemerintah soal Covid-19, Khawatir Indonesia Disebut Failed Nation

Baca juga: Soal Narasi Negara Gagal, Sekretaris FPD: Ibas Tak Cuma Mengkritik, Tapi Terjun Langsung

Ia menuturkan, satu diantara upaya pemerintah untuk melindungi rakyat Indonesia adalah diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali selama 3-20 Juli 2021.

Selain itu, pemerintah juga sudah  berusaha mendatangkan vaksin Covid-19 melalui diplomasi dengan sejumlah negara.

Selanjutnya, pemerintah telah menaikkan anggaran kesehatan di masa PPKM Darurat, yang semula Rp182 triliun, kini menjadi Rp193,93 triliun.

Sementara itu, Tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin, menegaskan pihaknya tak merasa terganggu dengan kritikan Ibas.

Ia mempersilakan para anggota DPR atau partai politik menggunakan haknya untuk bersuara.

Ngabalin menilai, pendapat atau kritik yang disuarakan anggota DPR atau partai politik, bisa menjadi motivasi agar pemerintah bekerja lebih keras lagi.

"Sama sekali tidak (terganggu), biar saja DPR menggunakan hak-haknya untuk bisa terus bersuara, partai politik juga boleh menggunakan suaranya untuk terus berteriak, paling tidak untuk memberikan motivasi (agar) terus kita bekerja keras," bebernya.

Demokrat Menilai Kritik Ibas adalah Hal Wajar

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2021). (Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra)

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai kritik yang dilayangkan Ibas pada pemerintah soal penanganan Covid-19 adalah hal wajar.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini