Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj ikut menanggapi munculnya aksi Jokowi End Game yang bertujuan melengserkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, gerakan tersebut benar-benar mengganggu keberlangsungan pemerintahan Presiden Jokowi dan menteri-menterinya.
Hal ini disampaikan KH Said Aqil Siradj saat menghadiri dialog virtual bersama Menko Polhukam, Mahfud MD terkait penanganan Covid-19, Senin (26/7/2021) kemarin.
"Ada gerakan-gerakan yang berbau politis yang targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan Jokowi dan menteri-menterinya."
"Sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena sistem kita presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," ujarnya, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (27/7/2021).
Baca juga: Mahfud MD Ungkap Dalang di Balik Aksi Jokowi End Game, Hanya 7 Orang Iseng dan Sudah Minta Maaf
Said Aqil menegaskan, pihaknya tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa pelanggaran hukum yang jelas.
Ia pun menyinggung pengalaman masa lalu saat Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan tanpa alasan yang jelas.
Menurutnya, kesalahan di masa lalu itu menjadi pelajaran berharga untuk pemerintahan saat ini.
"Sistem presidensial tidak mungkin Pak Jokowi dilengserkan di tengah jalan. Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit."
"Ketika Presiden Gus Dur dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas."
"Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu," ungkapnya.
Untuk itu, Saiq Aqil mengecam adanya gerakan-gerakan politik yang muncul untuk mengganggu pemerintahan saat ini.
Baca juga: Soal Demo Jokowi End Game, BIN: Memang Ada Kelompok yang Sengaja Memprovokasi
Baca juga: Mahfud MD Sebut Presiden Sudah Pimpin Sendiri Penanganan Covid-19: Yang Tidak Tahu Hanya Menyalahkan
Terlebih, saat ini pemerintah tengah berjuang keras mengendalikan lonjakan Covid-19 di Indonesia.
"Jangan sampai ini dibikin kesempatan untuk tujuan-tujuan target politik."