Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, PEKALONGAN - Menteri Sosial RI (Mensos) Tri Rismaharini menekankan akurasi dan kecepatan penyaluran bantuan, serta memastikan hak-hak penerima bantuan sosial (bansos) terpenuhi.
Untuk keperluan tersebut, Mensos mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) dapat mengawal penyalurannya secara sungguh-sungguh.
Pernyataan itu diungkapkan Menteri Risma, saat meninjau langsung penyaluran bantuan ke rumah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial tunai (BST) di Dukuh Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan Utara.
"Saya meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran," kata Risma kepada awak media di Pekalongan, Selasa (27/7/2021).
Dalam tinjauannya ini, Menteri Risma melakukan pengecekan kesesuaian bantuan, baik dari jumlah, kualitas barang, ketepatan sasaran, dan aspek pemenuhan hak-hak KPM.
Baca juga: 3 Langkah Mensos Risma untuk Hindari Korupsi Penyaluran Bansos, Ini Penjelasannya
Mantan Walikota Surabaya itu juga memastikan harga komoditas pangan yang dibeli para penerima manfaat di E-Warong harus dengan harga wajar.
Sebab, dalam temuannya terdapat beberapa supplier E-Warong yang menjual harga bahan sembako yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka, kan kasian kalau orang miskin dapat harga leboh mahal," ucap Mensos didampingi Wali Kota Pekalongan A Afzan Arslan Djunaid.
Dalam peninjauannya ini, Mensos Risma tampak terlihat kecewa karena mendapati beberapa barang sembako yang dijual dengan harga mahal.
Baca juga: Mensos Risma Beberkan Tiga Langkah Hindari Korupsi Penyaluran Bansos
Tak hanya itu, mekanisme yang diterapkan oleh supplier dalam menjual bahan sembako dengan sistem paket kepada penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Sembako).
Padahal kata Risma, tidak setiap penerima manfaat dapat membutuhkan bahan sembako yang sudah dipaketkan tersebut.
"Contoh saja, kalau dipaketkan itu ada telur, sedangkan penerima manfaat tidak bisa makan telur karena alergi, dia (penerima manfaat) kan seharusnya bisa mengganti dengan yang lain," tutur Risma.
"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain," sambungnya.
Menteri Risma juga mengajak jajaran Forkompimda Kota Pekalongan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai pandemi.
Baca juga: Bansos Tunai Cair Rp 600 Ribu & Beras 10 Kg, Ini Cara Cek & Cairkan, Klik cekbansos.kemensos.go.id
Sebagai informasi, dalam penyaluran bantuan sosial di Pekalongan ini, alokasi jumlah penerima BST sebanyak 13.990 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berdasarkan data Kemensos RI dari alokasi tersebut telah tersalurkan kepada 12.180 KPM atau sekira 87,06 persen, per 26 Juli pukul 24.00 WIB.
Sedangkan untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ada sebanyak 3.438 KPM, dan telah salur sebanyak 3.176 atau sekitar 92,38 persen.
Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako pada Mei Juni alokasinya ada sebanyak 18.054 KPM dan telah salur kepada 17. 365 KPM atau sekitar 96,1 persen.