Baca tanpa iklan
5. Jika huruf kode kurang jelas, klik icon sebelah kanan untuk mendapatkan kode baru;
6. Lalu klik tombol cari data.
Sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinput.
Baca juga: Bansos dan Insentif Pemerintah Saat PPKM Dinilai Sebagai Sabuk Pengaman
3 Langkah Risma Hindari Korupsi Penyaluran Bansos
Sebelumnya, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, membeberkan tiga langkah strategis untuk menghindari adanya celah korupsi bansos.
Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.
“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data."
"Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” ujarnya di Istana Negara (26/7/2021), dikutip dari laman kemensos.go.id.
Baca juga: Lurah Diminta Pantau Masyarakat yang Belum Dapat Bansos
Langkah kedua, yakni dengan memperbaiki mekanisme penyaluran bansos.
Dalam penyaluran PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai disalurkan melalui mekanisme non tunai.
PKH dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara).
Bantuan langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat.
Sementara itu, untuk penyaluran Bansos Tunai dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
“Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” kata Risma.
(Tribunnews.com/Nuryanti)