Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak Covid 19 melanda Indonesia, perjalanan antardaerah diperketat. Terutama bagi pengguna transportasi udara. Mereka diharuskan melakukan Swab atau Antigen.
Sejak diterapkan, biaya Antigen tak seragam. Setiap daerah biayanya berbeda-beda. Meski pemerintah telah menetapkan batas atas biaya tes.
Sebagai informasi, pada akhir tahun 2020 lalu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BPKP telah menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan swab test antigen sebesar Rp 250.000 untuk Pulau Jawa dan Rp 275.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa.
Ketua Bidang Advokasi Kebijakan Publik PB PMII, Ahmad Latif, sangat menyangkan hal tersebut. Daerah yang keuangannya lebih kecil justru menetapkan tarif tinggi.
Sebaliknya, daerah yang keuangannya lebih tinggi, justru menerapkan tarif rendah.
Baca juga: Diskriminatif, Sekber Karyawan Garuda Minta Tinjau Ulang Aturan PCR Test untuk Penumpang
Dia mencontohkan, biaya Antigen di RSUD Sumbawa sebesar Rp275 ribu. Di Bandara Internasional Lombok (BIL), Rp175 ribu. Di Maluku biaya Antigen Rp190 ribu.
Berbeda lagi dengan biaya Antigen di Lamongan, yakni Rp125 ribu. Sejumlah klinik di Jakarta hanya Rp105 ribu.
Dia juga menyoroti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan diterapkannya PPKM, Antigen tidak lagi diberlakukan. Namun, pengguna transportasi udara harus melakukan Test Polymerase Chain Reaction (PCR).
Sama dengan Antigen, biaya PCR disetiap daerah juga tak seragam. Namun, biaya PCR jauh lebih mahal dari Antigen.
Ia kemudian memberikan contoh perbedaan biaya PCR. Di Sumbawa, lanjutnya, biaya PCR sebesar Rp900 ribu.
Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan Rp800 ribu. Di Jakarta juga terdapat berbedaan. Dari Rp600 ribu hingga Rp750 ribu.
Baca juga: Wapres Ingin Penggunaan Tes PCR Lebih Diperbanyak Ketimbang Swab Antigen
"Pemerintah seharusnya jangan mengeluarkan kebijakan tarif tertinggi. Namun harus mematok sekian biayanya. Daerah yang memiliki keuangan rendah disubsidi agar menjadi sama. Kalau skema subsidi dianggap tidak efektif, maka pemerintah harus memberikan standar rendah pada daerah yang notabene keuangan daerahnya rendah," sarannya.
Saat ini, masyarakat dari daerah banyak yang berpergian menggunakan transportasi udara. Sebab, saat ini adalah momentum pendaftaran kuliah. Ada lagi momentum pendaftaran CPNS.
"Banyak masyarakat yang akan berpergian. Karena ini momentum pendaftaran kuliah. Belum lagi yang akan mengikuti seleksi CPNS. Mereka pasti akan pergi ke daerah tujuan tempat mereka mengikuti seleksi. Pemerintah harus memikirkan ini," tegasnya.