Baca tanpa iklan
Pemerintah pusat meluncurkan program WFB (Work From Bali) yang tentu saja kontradiktif dengan pembatasan kegiatan masyarakat berjilid-jilid.
Tapi bagaimanapun juga itu adalah usaha yang patut diapresiasi, walau belum tentu bisa dilaksanakan.
Sekarang, bola ada di tangan pemerintah, bagaimana menyeimbangkan peraturan dan misi menyelamatkan ekonomi.
“Harus ada aturan yang jelas, disosialisasikan dengan baik.
Pemerintah harus terkoordinasi, satu suara sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” kata Puan Maharani.
Gubernur Bali I Wayan Koster meminta kebijakan spesifik dan spasial dalam upaya pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi Covid-19, utamanya di sektor pariwisata. Pasalnya, pelaku pariwisata Bali paling besar terdampak pandemi.
Pada April lalu, Koster sempat mengungkapkan harapannya agar semua pemangku kebijakan untuk tidak melupakan Bali yang terdampak begitu hebat selama pandemi Covid-19.
Ketika kondisi normal pada medio 2019 lalu, sebanyak 6,3 juta wisatawan mancanegara (Wisman) datang ke Bali yang setara 39 % dari jumlah total wisman nasional. Angka tersebut juga berarti jumlah devisa sebesar 29 % dari total devisa sektor pariwisata Indonesia.
“Belum lagi untuk wisdom (wisatawan domestik) di mana ada 10 ,5 juta orang datang ke Bali. Jadi Ekonomi sangat tergantung pariwisata, dan jika normal pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas rata-rata nasional,” ujar Koster.
Pemerintah pusat ikut mendukung pemulihan ekonomi di Bali dengan adanya kebijakan Bank Himbara mengucurkan modal kerja kepada sektor-sektor yang terdampak parah dari Covid-19 yakni pariwisata, perhotelan, dan restoran, termasuk di Provinsi Bali yang menjadi prioritas.
Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengajak Bank Pembangunan Daerah serta bank swasta untuk menurunkan suku bunga guna memperbaiki perekonomian Indonesia.
Sementara itu, kalangan pengusaha di Pulau Dewata mengusulkan agar wisatawan asing mulai diizinkan masuk ke Bali mulai Agustus ini, sementara pengawasan masuknya warga negara asing dan bahaya penyebaran virus yang mengintai masih terus menjadi sorotan karena dinilai belum optimal.
Mungkin inilah saatnya pemerintah merapikan strategi pariwisata nasional. Bagaimana mungkin menciptakan Bali baru sementara Bali yang “lama” saja sedang terpuruk?
Oleh karenanya, sehari sebelum Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Puan Maharani berpesan agar pemerintah mengantisipasi berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi di balik kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, utamanya di kawasan yang bertopang pada sektor pariwisata seperti di Bali.