Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sorotan ketika menunjukkan sikap berbeda dalam merespons dua kegiatan yang menggunakan uang negara di masa pandemi Covid-19.
Di satu sisi PKS mengkritik pengecatan ulang pesawat kepresidenan dengan menyebutnya tidak peka terhadap kondisi pandemi.
Sedangkan soal pembelian mobil dinas baru untuk gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar), PKS tak melempar kritik.
Seperti diketahui Gubernur Sumbar merupakan kader PKS yang saat ini menjabat Ketua DPW PKS Sumbar.
Menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Idil Akbar, sikap PKS itu merupakan realita dari politik mendukung apapun yamg dilakukan pihak yang didukung dan mengkritik pihak yang berlawanan.
"Sikap PKS ini sebetulnya menunjukkan sisi dari politik. Siapa yang didukung maka akan didukung, serta mengkritisi siapa yang berlawanan," katanya kepada media, Kamis (19/8/2021).
Baca juga: Gubernur Sumbar Jelaskan Alasan Pembelian Mobil Dinas Baru di Tengah Pandemi Covid-19
Idil juga menyoroti sikap PKS yang cenderung pasif dalam isu mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat.
Meski sebelumnya engkritik kebijakan cat ulang pesawat presiden, yang dianggapnya sebagai dualisme sikap yang dimainkan.
"PKS mendukung atau setidaknya diam dalam isu pembelian mobil dinas baru gubernur dan wakil hubernur Sumatera Barat, menunjukkan ada dualisme sikap yang dimainkan PKS. Karena di sisi lain mengkritisi kuat cat ulang pesawat presiden," pungkasnya.
Dulu Kritik Cat Pesawat Kepresidenan
Seperti diketahui, saat ramai polemik pergantian cat pesawat Kepresidenan RI, PKS mengkritik keras dan menganggap kebijakan itu tidak bijak dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
“Mengecat pesawat Kepresidenan di tengah pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul mudah terenyuh. Mestinya bisa bilang tunda atau alihkan untuk masyarakat yang lebih perlu. Banyak PHK, banyak masyarakat yang nggak bisa jualan yang nggak bisa kerja," ucap Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali seperti dilansir Kompas.TV, Kamis (5/8/2021).
Menurut PKS, pemerintah perlu secara gamblang membeberkan alasan rencana itu harus dijalankan di masa pandemi Covid-19.
Menurut dia, di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum usai, seharusnya pemerintah tetap fokus mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19.