Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Partai Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/8) siang.
Dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ahmad Muzani, jajaran DPP Gerindra menemui jajaran DPP PDIP yang dipimpin Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Dalam sebuah ruangan dengan LED screen besar, PDIP menjamu Gerindra. Muzani duduk disamping Hasto, sementara masing-masing jajaran duduk berhadap-hadapan.
Muzani menyatakan pertemuan ini tercipta sebagai tindak lanjut pembicaraan tak langsung antara dirinya dengan Hasto beberapa waktu lalu.
Baca juga: Hasto Jelaskan Makna Instruksi Megawati Minta Kader PDIP Tak Bicara Capres-Cawapres 2024
"Pertemuan kita ini sebenarnya adalah pertemuan tindak lanjut dari pembicaraan secara tidak langsung antara kami, mas Hasto dan saya, beberapa waktu lalu. Terkait perlunya diantara pimpinan partai untuk saling ketemu, saling bersilaturahmi, untuk bertukar dan berpikir tentang banyak hal, bangsa, negara dan masyarakat," ujar Muzani, saat memberikan sambutan di lokasi, Selasa (24/8).
"Karena dalam situasi seperti ini, negara, bangsa, bahkan pemerintah memerlukan dukungan yang besar dari semua kekuatan dan komponen parpol agar langkah yang dilakukan oleh pemerintah bisa dilakukan dengan baik dan benar," imbuhnya.
Sementara itu, Hasto mengatakan sang ketua umum yakni Megawati Soekarnoputri menyinggung persahabatan antara PDIP dengan Gerindra, setelah mengetahui akan ada silaturahmi dengan partai besutan Prabowo tersebut.
Baca juga: Ramai Poster Luhut Binsar Pandjaitan Maju Jadi Capres 2024, Ini Kata Jubir
"Beliau (Megawati) menegaskan bagaimana persahabatan dengan pak Prabowo merupakan persahabatan yang benar-benar mencitakan bagaimana Indonesia dibangun, mendayagunakan seluruh gotong royong nasional. Sehingga kita semakin berdaulat berdikari dan berkepribadian dalam kebudayaan," kata Hasto.
Indikasi Bahas Duet Jokowi-Prabowo di 2024
Dari perbincangan Hasto dan Muzani, seolah-olah ada makna tersirat bahwa kedua partai tersebut dapat kembali bekerjasama di kontestasi politik ke depan. Salah satunya kemungkinan menduetkan Jokowi-Prabowo di 2024.
Hasto, yang mewakili PDIP, tak segan mengatakan kunjungan Gerindra kali ini mengingatkan memori kala duet PDIP-Gerindra terjadi pada 2009 silam.
Diketahui, PDIP dan Gerindra berduet maju dalam Pilpres 2009 dengan mengusung Megawati dan Prabowo sebagai Capres-cawapres.
"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu, pasangan Megawati-Prabowo. Saat itu kita bekerja sama dan kita belajar dari sejarah itu," kata Hasto.
Bahkan setelah memperkenalkan jajaran DPP PDIP yang hadir untuk menyambut Gerindra, Hasto menegaskan kunjungan ini sangatlah penting bagi kedua belah pihak. "Jadi ini bukan kunjungan biasa, meskipun ini hanya silaturahim politik tetapi sangat penting," kata Hasto.
Di sisi lain, Muzani mengungkap betapa gembiranya jajaran DPP Partai Gerindra dapat bersilaturahmi dan menginjakkan kaki di Kantor DPP PDIP. Sanjungan pun disampaikan Muzani terkait betapa bagus dan mewahnya kantor 'Banteng'.
Muzani juga mengharapkan agar kunjungan Gerindra ke PDIP kali ini bukanlah untuk yang terakhir kalinya. Bahkan dia menyebut keinginan Gerindra untuk 'sering' berada di kantor DPP PDIP.
"Terus terang buat kami dan saya juga, inilah injakan kaki pertama kami di kantor DPP PDIP. Kami berharap ini bukanlah injakan kaki kami yang terakhir dan kami akan sering menginjakkan kaki di tempat ini bersama-sama," kata Muzani, diiringi tepuk tangan dan tawa seluruh orang yang hadir.
Pertemuan Berlangsung Tertutup
Pembicaraan antara Gerindra dan PDIP digelar secara terbatas atau tertutup bagi media. Sekira satu jam lebih pembicaraan tertutup itu dilakukan.
Akan tetapi, setelah pertemuan selesai dilakukan, Hasto sempat menyatakan ada pembicaraan perihal pemilu 2024.
"Berkaitan dengan Pemilu 2024, ya tadi kita bahas dalam ruang yang tertutup," kata Hasto.
Sementara Muzani menegaskan pihaknya membahas beberapa hal dengan PDIP. Salah satunya terkait dukungan Gerindra kepada pemerintah guna menangani pandemi Covid-19.
Menurut Muzani, Gerindra dan PDIP juga memiliki kesamaan, terutama terkait pentingnya menjaga Pancasila sebagai benteng ideologi masyarakat Indonesia.
"Kesamaan antara Gerindra dengan PDIP, PDIP dengan Gerindra harus terus dipelihara sebagai sebuah kekuatan untuk memupuk penguatan negara, persatuan, kebhinekaan sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Keduanya sepakat bahwa kita terus mendorong agar partai ini terus bekerjasama, baik di DPR, maupun MPR untuk melakukan hal-hal baik bagi bangsa dan negara," ucap Muzani.
Larangan Megawati ke Kader Bicara soal Capres hingga Campur Tangan Tuhan
Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kader banteng untuk tidak berbicara dan menanggapi isu calon presiden dan calon wakil presiden 2024.
Hal tersebut tertera dalam surat DPP bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 yang ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota fraksi PDIP DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah kader PDIP se-Indonesia. Surat itu ditandatangani Megawati selaku ketua umum dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021 lalu.
Dalam pertemuan Gerindra dengan PDIP, Hasto menjelaskan bahwa untuk menjadi pemimpin negara harus melalui mekanisme internal partai yang dikehendaki rakyat dan campur tangan Tuhan.
"Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan yang Mahakuasa dan mekanisme partai. Ini juga sama dengan Gerindra, saya yakin," kata Hasto, selepas pertemuan dengan Gerindra.
Selain itu, kongres partai disebut Hasto telah mengamanatkan keputusan menyangkut pemilu dan pemilihan calon presiden-calon wakil presiden diambil oleh Ketua Umum dengan kehendak rakyat sebagai panduan terbaik.
Hanya saja untuk saat ini, kata Hasto, PDIP menyadari bahwa prioritas terpenting adalah penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.
"Kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan siapa capres dan wapres yang akan datang dan kehendak rakyat itu sebagai panduan yang terbaik. Tetapi skala prioritas saat ini itu adalah terkait dengan pandemi dan bagaimana partai berkonsolidasi," kata Hasto.
Awal Mula Wacana Jokowi-Prabowo di 2024
Wacana duet Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang terus bergulir. Terbaru, terdengar kabar ada skenario yang bisa diambil Jokowi dengan memperpanjang masa jabatan presiden maksimal tiga tahun.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Network, pembicaraan skenario itu sudah berkembang di parlemen dan didiskusikan. Opsi tersebut dapat diambil jika skenario perpanjangan tiga periode presiden urung dilakukan.
Meski demikian, kedua skenario itu tetap membutuhkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh satu per tiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD.
Sumber Tribun Network menyebut nantinya ada dua pasal dalam konstitusi yang akan berubah jika amandemen konstitusi dilakukan.
Yakni menyelipkan ayat perpanjangan masa jabatan dalam keadaan darurat di pasal 7, serta menambahkan kewenangan MPR untuk menetapkan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam kondisi darurat.
Kondisi darurat yang dimaksud terkait dengan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang dihasilkan dari pandemi itu sendiri.
Bahkan, sumber yang tak mau disebutkan namanya itu menilai duet Jokowi-Prabowo (Jokpro) bisa saja diwujudkan. Sebab ada pembicaraan juga bahwa perpanjangan masa jabatan presiden, tidak diikuti oleh perpanjangan masa jabatan wakil presiden.
Konon, penggunakan kondisi darurat guna memuluskan skenario-skenario itu akan dimunculkan dekat 2024 atau kemungkinan lebih cepat dari itu.
Efek Makin Dekatnya Gerindra-PDIP
Kedekatan Gerindra dan PDIP semakin terlihat pascagelaran Pilpres 2019 silam. Saat itu, Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP 'meminang' Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi menteri pertahanan di kabinetnya.
Tak hanya itu, dua elit Gerindra juga masuk jajaran kabinet Jokowi. Salah satunya yaitu Edhy Prabowo yang didapuk menjadi menteri kelautan dan perikanan, sebelumnya akhirnya diberhentikan karena terjerat kasus korupsi benur. Satu lagi adalah Sandiaga Uno, yang diserahi jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Sebagai informasi, dalam dua gelaran pemilu presiden terakhir, sebenarnya Gerindra dan PDIP menjadi lawan dan menjagokan pasangan calon masing-masing.
Pada Pilpres 2014, PDIP mengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kallla, sementara Gerindra mengusung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
Sementara di Pilpres 2019, PDIP mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, sementara Gerindra mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)