Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar menyayangkan pernyataan Komnas HAM yang menyatakan kondisi Lapas Kelas 1 Tangerang tidak manusiawi.
Menurutnya pernyataan itu hanya sebuah asumsi tanpa solusi, namun juga terlalu dini.
"Pernyataan Komnas HAM bahwa kehidupan di Lapas Kelas 1 Tangerang tidak manusiawi saya rasa kurang tepat dan terlalu dini. Apakah mereka pernah tinggal di Lapas Tangerang seperti saya, mereka kan tidak pernah tinggal dan hidup di lapas seperti saya. Lalu kalau tidak manusiawi apa solusi mereka, toh tidak ada solusi juga kan? Sejak dulu dikatakan lapas tidak manusiawi, namun juga tidak pernah ada solusi," ujar Antasari, kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).
Antasari menuturkan secara pribadi bahwa kondisi Lapas Kelas 1 Tangerang merupakan lapas yang cukup manusiawi dibandingkan lapas-lapas lain, karena ada pembagian blok-blok.
"Kalau tidak ada pembagian blok, pasti jika terjadi kebakaran korbannya lebih banyak. Kalau Komnas HAM berpatokan peristiwa kebakaran sebagai argumen lapas Tangerang tidak manusiawi, ini jelas tanpa alasan. Sebab kebakaran adalah musibah dan dapat menimpa siapa saja. Kapal laut yang dikelilingi air saja bisa terbakar," tegas Antasari.
Di sisi lain, dia menilai bahwa persoalan minimnya jumlah sipirlah yang seharusnya disorot oleh semua pihak.
Baca juga: Komnas HAM Menilai Bangunan Lapas Tangerang Tidak Manusiawi, Tak Layak dari Segi Keamanan
"Saya sebelumnya pernah katakan jumlah rasio sipir yang tidak sebanding dengan jumlah napi, sehingga pengawasan juga tidak maksimal," katanya.
Dia menuturkan jumlah napi naik terus, namun Antasari mempertanyakan apakah hal itu juga diimbangi dengan penambahan jumlah sipir. "Itu yang perlu diperbaiki," tegasnya.
Sebelumnya Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menilai bangunan lapas Kelas I Tangerang yang terbakar itu tidak manusiawi dan tidak layak dari segi keamanan, sebab masih terdapat bangunan yang dari triplex yang mudah terbakar.
Dia meminta ke depan ada perombakan atau evaluasi dari segi bangunan agar layak sebagai tempat membina narapidana kembali ke masyarakat.
"Oleh karena itu bangunan harus didaur ulang. Agar semua petugasnya aman dan penghuninya juga aman," tutur Choirul.