Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kabar soal Polri yang ingin merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bareskrim Polri tengah menjadi sorotan publik.
Kabar tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Papua, Selasa (29/9/2021).
Sigit mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta izin terkait perekrutan tersebut.
Setelah mengirim surat, Sigit pun mengaku sudah mendapat surat jawaban dari Presiden melalui Mensesneg Pratikno.
Intinya, Presiden Joko Widodo menyetujui permintaannya tersebut.
"Kami sudah berkirim surat kepada bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus di tes dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri," kata Sigit, dikutip dari Tribunnews.
"Tanggal 27 kami dapat surat jawaban dari Pak Presiden lewat Mensesneg. Prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK itu bisa jadi ASN Polri," tambah Sigit.
Bahkan, Sigit meminta izin untuk mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK itu untuk menjadi ASN di Korps Bhayangkara.
Menurut Sigit, Korps Bhayangkara melihat rekam jejak dan pengalaman pegawai KPK tersebut yang memiliki kemampuan di bidang pemberantasan korupsi.
Baca juga: Tawaran Kapolri Jenderal Listyo Rekrut Novel Baswedan Dkk ke Polri Disambut Baik KPK
Sehingga, kata dia, hal itu bermanfaat untuk memperkuat Polri sebagai institusi.
Setelah mendapat restu Presiden, Sigit akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membicarakan mekanisme pengangkatan 56 pegawai KPK itu menjadi ASN di Bareskrim Polri.
"Proses sedang berlangsung, mekanisme seperti apa sekarang sedang didiskusikan," ucap Sigit.
Lantas, bagaimana tanggapan sejumlah tokoh mengetahui kabar tersebut?
Baca juga: Polri Masih Godok Penempatan 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN
Berikut Tribunnews.com rangkum tanggapan sejumlah tokoh mengenai kabar perekrutan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri:
Giri Suprapdiono Menilai Masih Jauh dari Harapan
Satu dari 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Giri Suprapdiono, mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun Giri menegaskan, niatan tersebut masih jauh dari harapan para pegawai yang bakal dipecat secara hormat oleh KPK per 30 September 2021.
"Kami apresiasi dalam hal ini, walau masih jauh dari harapan utama kami, kembali memberantas korupsi di KPK," kata Giri dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Rabu (29/9/2021).
Giri lebih jauh mengatakan, dirinya bersama 55 pegawai lain yang saat ini mendirikan Kantor Darurat KPK masih menunggu sikap dan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap permasalahan ini.
"Kami masih konsolidasi bersama dahulu dengan 56 pegawai lainnya dan semua stakeholder antikorupsi untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini. Banyak pertanyaan dan hal yang harus diklarifikasi terkait rencana kebijakan ini," katanya.
Abraham Samad Nilai Lebih Baik Angkat Kembali jadi Pegawai KPK
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ikut menanggapi rencana Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang ingin merekrut 57 pegawai nonaktif KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Korps Bhayangkara.
Menurut Abraham, daripada ditarik menjadi ASN di Polri, lebih baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat 57 pegawai tersebut sebagai ASN di KPK.
"Menurut saya sebaiknya Presiden yang mengambil sikap yaitu dengan memerintahkan agar 57 pegawai KPK yang diberhentikan segera diangkat menjadi ASN di KPK bukan di tempat dan di instansi lain," kata Abraham lewat pesan singkat kepada Tribunnews, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: 56 Pegawai KPK yang Ditarik Jadi ASN Polri Dipastikan Tidak Akan Jadi Penyidik Lagi
Sebabnya, Abraham menilai 57 pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) yang akan segera dipecat per 30 September 2021 itu bukanlah pencari kerja.
Tetapi mereka adalah orang-orang yang selama ini secara sungguh-sunggu berjuang memberantas korupsi di KPK.
"Dan mereka pulalah yang selama ini tetap menjaga integritas KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu," kata Abraham.
PDIP Berharap Bisa Seleseikan Polemik TWK
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang berniat merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.
Arteria berharap bahwa langkah tersebut dapat mengakhiri polemik pegawai KPK yang tak lolos TWK.
"Pak Kapolri ini kan polisi pintar, hebar, dan bijak. Dan mudah-mudahan kebijakan ini bisa mampu dan dapat menyelesaikan kekisruhan polemik yang sudah hadir selama beberapa waktu terakhir ini," kata Arteria kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: Komnas HAM Harap Dapat Penjelasan Langsung Presiden Terkait 56 Pegawai KPK yang Direkrut Polri
Arteria meminta para pegawai KPK dapat berbesar hati menerima tawaran Kapolri tersebut.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk kebaikan umat.
"Dalam konteks bagaimana semua berlomba-lomba untuk mencapai cita-cita yang sama. Mungkin ada jalan mencapai tujuannya yang berbeda. Percayalah itu semua yang dilakukan oleh negara, pastinya untuk kebaikan umat, kepentingan umum," ucapnya.
Istana Dukung Langkah Kapolri
Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman pun telah membenarkan informasi yang menyatakan Jenderal Listyo ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
Menurutnya, informasi tersebut sahih karena yang menyampaikan kepada publik adalah Kapolri sendiri.
“Karena yang menyatakan informasi tersebut kepada publik adalah Kapolri, maka dapat dikatakan informasi tersebut sahih,” kata Fadjroel Rachman kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).
Ia mendukung langkah yang dilakukan Listyo.
Bahkan ia melihat keinginan Kapolri tersebut sebagai sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis dan dialogis.
"Sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis, dialogis," ujar Fadjroel.
(Tribunnews.com/Maliana/Ilham Rian Pratama/Chaerul Umam)