Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei terbaru Litbang Harian Kompas menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo berada pada urutan teratas dengan tingkat persentase yang sama.
Dikutip dari Youtube Harian Kompas, Senin (18/10/2021), Prabowo dan Ganjar sama-sama meraih elektabilitas sebesar 13,9 persen dalam survei calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi ketiga dengan persentase 9,6 persen.
Peneliti utama Litbang Harian Kompas Bestian Nainggolan menyatakan, hasil survei tersebut menunjukkan tiga sosok bersaing di ketat, terutama antara Prabowo dan Ganjar.
"Tadinya berjarak cukup lebar antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan, ini menjadi semakin dekat, terutama Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo," kata Bestian.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDIP Berada di Posisi Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar
Reaksi PDIP dan Gerindra
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan bahwa keputusan siapa calon presiden yang diusung di pemilu presiden (Pilpres) 2024, ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Siapapun kader yang tidak disiplin soal kebijakan PDIP terkait pilpres, dipersilakan keluar dari partai.
“Bagi mereka yang tidak memahami aspek strategis tentang pentingnya menyiapkan pemimpin bagi masa depan bangsa dan negara dan hanya mau bertindak sendiri tanpa disiplin, boleh saja kalau mau keluar dari partai,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Sabtu (23/10/2021).
Hasto menekankan berdasarkan Kongres PDIP, keputusan kandidat Pilpres 2024 berada di tangan Megawati.
Kader partai pun saat ini diminta fokus untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
"Kami telah menegaskan bahwa berkaitan siapa capres dan cawapres berdasarkan Kongres V di Bali, Ibu Megawatilah yang akan mengambil keputusan," ujar Hasto.
Selaku Sekjen, Hasto menyadari ada sejumlah kader PDIP yang mendorong sosok untuk diajukan di Pilpres 2024, sebelum menunggu keputusan dari Megawati.
Salah satu pihak yang meneriakkan isu itu ialah Ketua DPC Solo FX Hadi Rudyatmo.