Baca tanpa iklan
Lebih lanjut Fauzi mengatakan jika masalah Garuda lebih banyak pada persoalan manajemennya, maka hal itu hanya tinggal dibenahi saja.
Dan jika benar telah terjadi praktik korupsi di dalam manejemen Garuda, sebaiknya aparat terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan termasuk Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan penindakan dan audit secara menyeluruh.
"Semua harus dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan praktik korupsi yang diduga dilakukan direksi Garuda sebelumnya maupun yang sedang menjabat saat ini. Jika memang demikian Menteri BUMN Erick Thohir perlu memecat direksi dan komisaris Garuda Indonesia yang terlibat," ujar Fauzi.
Ia pun berpendapat krisis yang dialami Garuda saat ini disebabkan oleh moral hazard yang dilakukan manajemen selama bertahun-tahun. Seperti penggelembungan jumlah pesawat hingga 142 unit padahal kebutuhan riilnya hanya 41 unit. Kemudian penggelembungan harga sewa dari US$ 750.000 menjadi US$ 1,4 juta per bulan.
Fauzi menambahkan meski direksi Garuda saat ini telah melakukan efesiensi atau pengetatan anggaran, dengan cara mengurangi jumlah pesawat yang disewa, seharusnya tidak perlu hingga sebanyak itu.
Saat ini yang dibutuhkan hanya 41 unit, tetapi disewa 142 unit. Belum lagi adanya dugaan penggelembungan harga sewa. Dengam semua kondisi itu, ungkap Fauzi, cukup kuat dugaan adanya tindak korupsi dalam proses penyewaan pesawat tersebut.
“Terkait hal itu saya mengusulkan agar direksi segera diganti, karena kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini yang terlilit utang sudah mencapai Rp.70 triliun dan diperkirakan bertambah Rp.1 triliun setiap bulannya. Ini bukti mereka telah gagal dalam mengelola Garuda Indonesia,” tegas Fauzi.
Alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini pun kembali menekankan perlunya dibentuk Pansus Garuda guna mengurai benang kusut masalah maskapai tersebut, termasuk bagaimana cara menutupi utang Garuda yang sudah mencapai Rp.70 triliun lebih itu, serta masalah manajemen, holding hingga proses hukum terkait adanya dugaan tindak korupsi yang terjadi di internal Garuda.
"Saya mengusulkan agar pimpinan DPR segera membentuk Pansus Garuda lintas komisi seperti Komisi III, V, VI, dan XI. Semoga seluruh persoalan Garuda bisa diurai dan diselesaikan lewat opsi terbaik seperti harapan kebanyakan masyarakat pada maskapai kebanggaan Indonesia tersebut," harap Fauzi.